Find and Follow Us

Kamis, 27 Juni 2019 | 10:28 WIB

Menkumham Sebut PKPU Potensi Digugat

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Rabu, 4 Juli 2018 | 21:05 WIB
Menkumham Sebut PKPU Potensi Digugat

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengakui telah mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif.

"Sudah (ditandatangani)," kata Yasonna di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (4/7/2018).

Menurut dia, hal tersebut dilakukan untuk memastikan agar tidak mengganggu tahapan pemilu. Memang, tidak ada perubahan yang telah diundangkan dengan sebelumnya. Namun, ini diserahkan kepada partai politik untuk tidak mencalonkan orang-orang yang mantan napi itu.

"Nah, itu kan sudah diserahkan dan supaya jangan menganggu tahapan. Ya sudah kita sahkan dan kita serahkan kepada masyarakat. Kalau masih mau lihat dan itu masih potensial untuk direview," ujarnya.

Yasonna mengaku sudah sempat berdiskusi terkait PKPU larangan mantan narapidana koruptor untuk menjadi calon anggota legislatif dengan berbagai pihak, baik KPU, Bawaslu maupun dengan para ahli. Setelah itu, mereka merumuskan.

"Memang sekarang tanggungjawab itu dikasih kepada partai politik untuk menscreen, tapi masih potensial untuk di judicial review nampaknya. Tapi engga apa-apa jalan saja, supaya tahapan jalan," jelanya.

Untuk diketahui, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) resmi diundangkan pada 2 Juli 2018 tentang mengatur pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019 yakni melarang mantan napi kasus korupsi mencalonkan menjadi anggota legislatif.

Pelarangan tertera pada Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagimana dimaksud pada ayat 2 tidak menyertakan mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.[jat]

Komentar

x