Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 20 Juli 2018 | 17:42 WIB
 

PKS Disebut Diktator dan Langgar UU

Oleh : - | Selasa, 3 Juli 2018 | 22:11 WIB
PKS Disebut Diktator dan Langgar UU
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai sebagai partai yang diktator dan melanggar Undang-Undang (UU). Sebab, PKS diduga telah merampas hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR sebagaimana diatur dalam konstitusi.

"Menurut saya itu bentuk kediktatoran dan melanggar UU, menabrak sistem keparlemenan. Karena sistem parlemen kita itu pemilihannya kepada orang bukan kepada partai," kata Pakar Hukum Tata Negara, Asep Warlan Yusuf, Selasa (3/7/2018).

Ia menjelaskan prinsip pergantian antar waktu (PAW) seorang anggota dewan hanya bisa dilakukan jika benar-benar terbukti melanggar aturan yang berlaku, karena anggota dewan memiliki hak imunitas yang diatur oleh konstitusi.

"Kalau dia baik-baik saja tidak bisa diganti, prinsip PAW itu kalau melanggar UU. Karena sistem kita sistem tertutup terbatas, maka tidak bisa partai semena-mena memberhentikan," ujarnya.

Selain itu, Asep menilai PKS tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Sebabc aturan yang dikeluarkan PKS kepada seluruh kader yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif untuk bersedia mengundurkan diri.

Menurut dia, aturan yang dikeluarkan PKS sama halnya menyampingkan suara rakyat. Padahal, berdasarkan sistem parlemen di Indonesia bahwa pemilihan dilakukan kepada orang bukan kepada partai politik.

"Mengenyampingkan suara rakyat, meniadakan aspirasi pemilih. Hemat saya prinsip demokrasi tidak seperti itu. Partai (PKS) itu tidak sejalan dengan prinsip demokrasi," jelas dia.

Untuk diketahui, DPP PKS membuat aturan baru bagi kader partai yang ingin maju sebagai calon anggota DPR Tingkat Pusat/Wilayah/Daerah. Aturan tersebut tertuang dalam surat edaran Nomor 02/D/EDR/DPP-PKS/2018 yang ditandatangani oleh Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman dan menggunakan kop surat berlogo PKS.

Selain ditujukan pada BCAD, surat itu juga ditujukan pada ketua bidang wilayah dakwah DPP/ Ketua Umum DPW/Ketua Umum DPD termasuk kepada Tim Pemberkasan Dokumen Pendaftaran BCAD Tingkat Pusat/Wilayah/Daerah.

Dalam surat tertanggal 16 Syawal 1439 (29 Juni 2018) tersebut tercantum bahwa bakal calon anggota PKS harus bersedia mengisi dan menandatangani surat pengunduran diri bertanggal kosong. Selain itu, bakal calon PKS harus melakukan hal berikut:

1. Memastikan surat pernyataan BCAD (bakal calon anggota dewan) yang telah ditandantangani sebelumnya tersampaikan di setiap level struktur yang ditetapkan.

2. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri yang terlampir bersama surat edaran ini.

3. Mengisi dan menandatangani surat pengunduran diri bertanggal kosong yang terlampir bersama surat edaran ini. [ton]

Tags

Komentar

x