Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 23 September 2018 | 20:24 WIB

Larang Eks Napi Nyaleg, Legislasi KPU Langgar UU

Oleh : R Ferdian Andi R | Selasa, 3 Juli 2018 | 20:15 WIB

Berita Terkait

Larang Eks Napi Nyaleg, Legislasi KPU Langgar UU
(Foto: Ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah bulat membuat peraturan yang melarang bekas narapidana atas tiga jenis kejahatan untuk maju dalam pemilu legislatif 2019 mendatang. Niat baik saja tidak cukup dalam bernegara, butuh pengetahuan dan kecakapan dalam bertindak.

KPU bersikukuh menerbitkan regulasi berupa Peraturan KPU (PKPU) yang salah satu normanya berisi soal larangan bagi mantan nara pidana atas tiga jenis kejahatan yakni korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak untuk maju dalam pemilu legislatif (Pileg).

Norma yang tertuang dalam PKPU Pasal 7 huruf h No 20 Tahun 2018 itu resmi diterbitkan KPU akhir Juni lalu. Dalam norma tersebut syarat menjadi caleg DPR untuk semua tingkatan harus bukan bekas narapidana untuk kejahatan bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi.

Norma ini menjadi polemik. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM memastikan pihaknya sebagai institusi negara yang berwenang mengundangkan suatu peraturan perundang-undangan, memastikan tidak akan mengundangkan norma tersebut. Alasannya, norma tersebut tidak memiliki pijakan hukumnya. "Ini bertentangan dengan UU, ada juga keputusan MK tentang hal tersebut dan itu di luar kewenangan PKPU. PKPU itu teknis," sebut Yassona.

Namun pendapat berbeda disampaikan Ketua KPU Arief Budiman yang memastikan norma dalam PKPU tidak bertentangan dengan UU. Menurut dia, PKPU juga tak perlu diundangkan oleh Kemenkumham. Ia beralasan pengundangan hanyalah teknis administratif oleh pemerintah agar diketahui oleh masyarakat.

Hanya saja, ia tidak menampik soal efektivitas peraturan harus diatur dan dituangkan dalam peraturan yang mengatur. "Membuat peraturan efektif itu harus diatur dan dituangkan dalam peraturan yang mengatur tentang tindakan itu," ujar Arief Budiman.

Sementara Presiden Jokowi merespons PKPU No 20 Tahun 2018 bersikap diplomatis, tidak menolak tidak pula mendukung. Menurut Jokowi KPU memiliki kewenangan untuk membuat peraturan. Menurut dia, jika ada pihak yang berkeberatan dipersilakan melakukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). "UU memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan," sebut Jokowi di Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018).

Ketua DPR Bambang Soesatyo terkait PKPU NO 20/2018 mengatakan sah-sah saja KPU membuat peraturan. Hanya saja, ingat Bamsoet, peraturan KPU tidak boleh menabrak peraturan di atasnya. Menurut dia, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran UU.

"Menjadi kewenangan negara (DPR) untuk mengambil sikap jika ada lembaga pelaksana UU justru melanggar UU nya sendiri," ingat Bambang di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Politisi Partai Golkar ini menyebutkan PKPU NO 20/2018 itu bukan lagi soal larangan mantan terpidana korupsi untuk menjadi caleg. Menurut dia, PKPU ini soal peraturan yang melanggar UU di atasnya. "Serta pencabutan mendasar hak warga negara yang diatur dalam konstitusi UUD 1945 yakni hak dipilih dan memilih," tegas Bamsoet.

Komentar

x