Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 25 September 2018 | 01:32 WIB

Persulit Parpol, PSI Sarankan KPU Cabut SE

Oleh : Ajat M Fajar | Minggu, 1 Juli 2018 | 12:29 WIB

Berita Terkait

Persulit Parpol, PSI Sarankan KPU Cabut SE
Wakil Sekjen DPP PSI, Satia Chandra Wiguna - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai PKPU No 20 tahun 2018 akan menjadi kendala bagi parpol dalam memeluhi persyaratan di Pemilu.

Pasalnya setelah PKPU itu keluar, KPU mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 627 tertanggal 30 Juni 2018 tentang pengurusan persyaratan caleg yang menyangkut kesehatan jasmani, rohani, danbebas narkoba. Namun dalam SE tersebut memerintahkan partai untuk mengurus surat-surat keterangan itu hanya di rumah rumah sakit yang ditunjuk KPU. Jika tidak maka dianggap tidak sah.

Hal ini tentu saja menyulitkan para bakal calon anggota legislatif dari partai-partai politik. Seperti diketahui KPU baru saja mengesahkan PKPU yang memuat persyaratan menjadi calon anggota legistlaif.

"Karena persyaratan administrasi yang banyak, PKPU tidak kunjung terbit, PSI berinisiatif untuk meminta bakal caleg PSI untuk mengurus persyaratan sesuai dengan draft PKPU terakhir. Saya dengar partai-partai lain juga begitu. Sudah banyak yang mengurus surat keterangan sehat rohani dan jasmani serta bebas narkoba. Tapi karena rumah sakitnya tidak ada pada list KPU maka mereka akan terancam memulai dari awal lagi," Tutur Wakil Sekjen DPP PSI, Satia Chandra Wiguna dalam keterangan persnya, Minggu (1/7/2018).

Chandra mencontohkan, beberapa caleg PSI telah mengurus surat keterangan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) dan Rumah Sakit Pertamina Pusat (RSPP). Dua rumah sakit itu, entah kenapa, tidak ada di list KPU.

"Entah kenapa RSPAD dan RSPP tidak ada di list KPU. Padahal dua rumah sakit itu memiliki reputarsi yang baik," Kata Chandra yang juga LO PSI di KPU.

Mestinya, menurut Chandra, sepanjang rumah sakit tersebut terakreditasi, punya fasilitas sesuai kebutuhan persyaratan, dan dinyatakan dalam bentuk keterangan resmi rumah sakit dan di tandatangani dokter yang berkompeten, harusnya sah. Terutama karena waktu yang sempit dan aturan yang terbit mendadak.

Kewajiban mendapat surat keterangan dari rumah sakit dari daftar rumah sakit yang ada di SE KPU akan lebih mempersulit caleg DPRD Kab/kota.

"Saya hitung hanya ada 7 rumah sakit di Aceh yang ada di list KPU dari 18 kabupaten-kota yang ada di Aceh. Di Papua hanya 4 rumah sakit yaitu RS Dok II Jayapura, RSUD Abepura, RSUD Merauke dan RSUD Mimika. Artinya caleg DPRD se Papua dari 28 kabupaten/kota mesti pergi ke 4 rumah sakit itu," Tegas Chandra

KPU mest arif menyikapi hal administratif sebagai persyaratan di Pe,ilu 2019. "Jangan terkesan mempersulit parpol dengan hal-hal yang sifat administratif yang tidak subtantif," pungkas Chandra.[jat]

Komentar

x