Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 18 Juli 2018 | 00:32 WIB
 

Akali Aturan Soal Plt, Pemerintah yang Rugi

Oleh : Ivan Setyadhi | Jumat, 29 Juni 2018 | 06:29 WIB
Akali Aturan Soal Plt, Pemerintah yang Rugi
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta yakin pemerintah tak akan menggunakan penunjukkan Pelaksana tugas (Plt) pilkada untuk mencari keuntungan.

Setelah kemenangan kotak kosong di sejumlah daerah pemilihan, sesuai aturan maka akan dilakukan pemilihan ulang. Namun pemilihan ulang yang akan dilakukan pada tahun 2020 berpotensi memunculkan pro kontra. Plt akan ditunjuk oleh Kemendagri sesuai Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Nantinya, pejabat yang ditunjuk sebagai Plt akan memimpin daerah tersebut melewati masa pemilu dan pemilihan presiden.

"Kalau pemerintah memaksakan kehendak menyiasati peraturan nanti masyarakat akan menilai pemerintah buruk," kata Kaka kepada INILAHCOM, Kamis (28/6/2019).

Lebih parah lagi, jika pemerintah dengan Plt-nya tak netral, akan menyasar kandidat."Kandidat yang diusungnya akan terimbas akibat itu," cetusnya.

Pengawasan dan pemantauan proses penunjukkan Plt, juga jadi cara lain untuk bisa mencegah potensi kecurangan terjadi.

Berdasarkan data KPU, setidaknya terdapat 11 kabupaten/kota lain yang juga memiliki satu pasangan atau calon tunggal.

Ke-11 daerah itu yakni Kota Prabumulih (Sumatera Selatan), Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang (Banten), Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur), Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan), Kabupaten Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara), Kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan), Kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat), Kabupaten Jayawijaya (Papua), dan Kabupaten Padang Lawas Utara (Sumatera Utara).[Ivs].

Komentar

x