Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 18 Juli 2018 | 21:48 WIB
 

Setelah Kotak Kosong, Netralitas Plt Jadi Sorotan

Oleh : Ivan Setyadhi | Jumat, 29 Juni 2018 | 05:18 WIB
Setelah Kotak Kosong, Netralitas Plt Jadi Sorotan
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kemenangan kotak kosong disejumlah daerah pemilihan dalam gelaran Pilkada serentak 2018 kemarin menimbulkan banyak persoalan.

Selain harus melakukan pemilihan ulang, persoalan lain adalah penunjukkan Pelaksana tugas atau Plt. Sesuai aturan yang berlaku, penunjukkan Plt akan jadi tugas Kementerian Dalam Negeri. Namun proses pemilihan ulang yang akan dilakukan pada tahun 2020 mendatangkan tanda tanya, bagaimana menjamin netralitas Plt mengingat tahun depan, 2019 akan digelar pemilu dan pemilhan presiden (pilpres).

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta mengajak segenap pihak untuk ikut mengawasi proses penunjukkan Plt nantinya.

"Kalau inikan bukan by design. Saya pikir tinggal meningkatkan pengawasan dan pemantauan oleh publik serta media," katanya kepada INILAHCOM, Kamis (28/6/2018).

Kaka mengingatkan, ketidaknetralan bisa juga dilakukan oleh kepada daerah sekalipun."Tapi mekanismenya bukan hasil rekayasa, murni hasil proses sesuai UU. Yang kita tentang jika Plt yang dinilai melanggar UU," sebutnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali mengulang Pilkada di daerah yang menurut real count kotak kosong menang. Hal ini sesuai dengan Unddang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam UU tersebut juga diatur soal penunjukkan Plt oleh Kemendagri.

Berdasarkan data KPU, setidaknya terdapat 11 kabupaten/kota lain yang juga memiliki satu pasangan atau calon tunggal.

Ke-11 daerah itu: Kota Prabumulih (Sumatera Selatan), Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang (Banten), Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur), Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan), Kabupaten Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara), Kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan), Kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat), Kabupaten Jayawijaya (Papua), dan Kabupaten Padang Lawas Utara (Sumatera Utara).[Ivs].

Komentar

x