Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 23 Juli 2018 | 09:18 WIB
 

Implikasi Politik Hasil Pilkada di Pilpres 2019

Oleh : R Ferdian Andi R | Kamis, 28 Juni 2018 | 14:50 WIB
Implikasi Politik Hasil Pilkada di Pilpres 2019
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Hitung cepat (quick count) sejumlah perusahaan riset politik telah berakhir. Sejumlah kandidat kepala daerah telah muncul jika merujuk data tersebut. Bagaimana dampak hasil Pilkada 2018 ini untuk peta Pilpres 2019 mendatang?

Sejumlah perusahaan riset politik telah merampungkan sejumlah hitung cepat di sejumlah daerah, khususnya dalam perhelatan pemilihan gubernur (Pilgub) di seluruh Indonesia. Peta kekuatan politik tampak terpampang secara gamblang dari perolehan versi hitung cepat tersebut.

Hitung cepat di 17 provinsi diketayui sejumlah pasangan kepala daerah unggul. Seperti Provinsi Sumatera Utara pasangan Edi Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas), pasangan ini didukung oleh Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKS, Hanura dan NasDem.

Provinsi Sumatera Selatan versi hitung cepat unggul pasangan Herman-Mawardi yang didukung PAN, Hanura dan NasDem. Provinsi Lampung pasangan Arinal-Chusnunia unggul dengan dukungan dari PKB dan PAN, Provinsi Riau versi hitung cepat dimenangkan pasangan Syamsuar-Edi dengan partai pendukung PAN, PKS dan NasDem.

Begitu juga di Jawa Barat, pasangan Ridwan Kamil-Uu unggul versi hitung cepat. Pasangan ini didukung oleh PKB, PPP, Hanura dan NasDem, Jawa Tengah versi hitung cepat pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin unggul. Pasangan ini didukung Golkar, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PPP, Hanura dan NasDem. Di Provinsi Jawa Timur, pasangan Khofifah-Emil unggul. Pasangan ini didukung Partai Golkar, Partai Demokrat, PPP, Hanura dan NasDem.

Dari rekapitulasi 17 provinsi tersebut, sejumlah partai politik mengklaim kemenangan dalam sejumlah Pilkada sebagai kemenangan partai. Seperti Partai Golkar mengklaim kemenangan dalam Pilkada serentak di 17 provinsi sebanyak 52,9% atau 9 provinsi, PDI Perjuangan sebanyak empat provinsi atau 23,5%, Gerindra hanya mampu memenangi 3 provinsi atau setara 17,6%, Partai Demokrat unggul di 6 provinsi atau 35,3%, hal yang sama di PKB mampu membukukan kemenangan di enam provinsi (35,3%), PAN unggul di 10 provinsi (58,8%).

Selain itu, PPP berhasil memenangi 7 Pilkada di tingkat provinsi atau sebesar 41,2%, perolehan yang hal yang sama juga menimpa PKS. Partai Hanura sebanyak 9 provinsi atau 52,9% serta Partai NasDem unggul di 10 provinsi atau 58,8%.

Klaim kemenangan Pilkada oleh partai politik tentu terbuka untuk diperdebatkan. Setidaknya, hal tersebut perlu ditelusuri kembali soal apakah kandidat yang diusung apakah merupakan kader partai tersebut atau bukan? Karena faktanya, partai politik dalam kontestasi Pilkada tak ubahnya sebagai perahu politik bagi kandidat. Simak saja sejumlah kandidat yang unggul hitung cepat justru tidak berpartai seperti Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat dan Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim.

Belum lagi soal konsolidasi partai politik yang kandidatnya unggul dalam Pilkada, apakah memiliki korelasi yang kuat dengan konsolidasi partai politik tersebut? Tentu jawabannya tidak sesederhana dengan menautkan kemenangan kandidat dengan kemenangan partai politik yang wujudnya konsolidasi partai politik di setiap daerah. Masalah krusial soal party id atau keterkaitan kader dengan partai politik menjadi momok yang saat ini menghinggapi partai politik.

Dengan kata lain, terlalu menyderhanakan persoalan bila kemenangan kandidat kepala daerah dengan mengaitkan dengan kemenangan atau sukses partai politik di daerah tersebut.

Namun lain soal jika kandidat yang diusung baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah merupakan kader sebuah partai politik. Keterkaitan kandidat dengan partai politik secara terang akan berimplikasi pada konsolidasi partai politik di daerah tersebut. Situasi sebaliknya juga terjadi bagi partai politik yang kalah dalam pilkada dengan mengsuung kadernya sendiri. Tentu akan berimplikasi pada konsolidasi partai yang gagal melalui pilkada ini.

Akhirnya, Pilkada serentak ini, akan memberi dampak signifikan bagi partai politik khususnya yang kadernya maju dalam Pilkada langsung ini. Jika kader partai politik mampu memenangi Pilkada, tentu akan memberi keuntungan secara politik bagi partai politik yang bersangkutan. Begitu juga jika kandidat yang berasal dari kader partai politik kalah, tentu akan menjadi soal dari sisi konsolidasi partai politik di daerah tersebut.

Dalam konteks ini, perolehan suara PDI Perjuangan di sejumlah Pilkada menjadi sorotan banyak pihak lantaran jeblok di sejumlah lumbung suara yang mengusung kader internalnya. Seperti di Jatim, pasangan Syaifullah Yusuf-Puti Guntur kalah versi hitung cepat. Begitu juga pasangan TB Hasanudin-Anton di Pilgub Jabar juga tumbang. Di Provinsi Sumatera Utara, figur kader PDI Perjuanagn yakni Djarot Syaiful Hidayat tak mampu memikat mayoritas hati pemilih.

Hasil ini harus menjadi perhatian serius PDI Perjuangan. Sebagai partai pemenang Pemilu 2014 lalu nyatanya di lumbung suara gagal setelah sebelumnya kalah di pilkada DKI Jakarta. Apakah ini tanda senjakala PDI Perjuangan di Pemilu 2019 mendatang? Tentu terlalu sumir jika mengaitkan hasil pilkada ini dengan jebloknya partai moncong putih ini dalam kontestasi politik di 2019 mendatang.

Komentar

x