Find and Follow Us

Selasa, 18 Juni 2019 | 01:04 WIB

Demokrat Sudah Duga Gugatan UU Pemilu Ditolak

Oleh : Agus Irawan | Kamis, 28 Juni 2018 | 14:36 WIB
Demokrat Sudah Duga Gugatan UU Pemilu Ditolak
Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Ferdinand Hutaahean - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang-undang Pemilu soal wakil presiden karena dianggap legal standing dari pihak penggugat.

Menanggapi hal tersebut, Partai Demokrat melaui Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Ferdinand Hutaahean menayatakan pihaknya mendorong Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) maju sebagai capres di 2019.

"Bagi kami, putusan MK, sebagai tanda untuk lebih berani maju sebagai kandidat capres, hal itu jalan Pak JK bertarung sebagai capres," kata Ferdinand, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Lebih jauh, ia sudah menduga sebelumnya jika gugatan tersebut didaftarkan ke MK, maka akan ditolak. "Jadi sulit menerimanya, sebab legal standing pemohonan dan kedua, UU nya telah jelas bunyinya, melarang 2 kali berturut - turut," ucapnya.

Sementara itu, ditempat terpisah, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai
peluang Jusuf Kalla (JK) sebagai capres sangat kecil.

Hal ini karena melihat tidak adanya partai politik yang berani mengusung politikus asal Makassar itu sebagai capres 2019.

"Kalau untuk peluang JK maju sebagai Capres sangat kecil, sebab belum ada parpol yang melirik Pak JK," kata Pangi.

Selain itu, Partai Golkar telah secara resmi mendukung kembali Joko Widodo (Jokowi) dua periode sebagai Presiden.

"Meskipun ada peluang Pak JK maju sebagai capres, tapi Golkar telah resmi mendukung Pak Jokowi dua periode di Pipres 2019," ujarnya.

Menurutnya, JK untuk maju sebagai capres di Pilpres 2019 harus didukung dari sejumlah parpol.

"Harus ada dukungan parpol ke Pak JK, tapi sampai saat ini belum ada deklarasi atau dukungan kepada Pak JK sebagai capres," ucapnya.

Diketahui, gugatan UU Pemilu yang ditolak MK diajukan Muhammad Hafiz DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi.

Kuasa hukum penggugat, Dorel Amir menyampaikan gugatan tersebut diajukan karena Jusuf Kalla yang saat ini menjadi wapres, tidak dapat menjadi peserta Pilpres 2019.

Komentar

x