Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 20 Juli 2018 | 00:39 WIB
 

Banyak Petahana, PNS di Sumsel Terlihat Tak Netral

Oleh : Muhamad Yusuf Agam | Minggu, 24 Juni 2018 | 21:33 WIB
Banyak Petahana, PNS di Sumsel Terlihat Tak Netral
Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Empat calon gubernur Sumatera Selatan yang akan bertarung di Pilgub Sumsel berstatus petahana di Pemprov Sumsel. Oleh sebab itu, Komite Pamantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlihat mencolok tak netral dalam gelaran Pilgub di provinsi tersebut.
"Tapi yang sangat kelihatan (pelanggaran netralitasnya) itu Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu karena empat paslon terutama calon gubernurnya itu adalah para mantan yang sedang menjabat sebagai bupati. Jadi hubungan mereka ke jajaran birokrasi kabupaten asalnya masih sangat kuat," kata Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (24/6/2018).
Robert mengatakan Sumatera Selatan jadi provinsi tertinggi dengan dugaan ASN yang tak netral. Sementara diurutan kedua pelanggaran netralitas ASN ditempati oleh provinsi Maluku Utara. Namun, ketidaknetralitasan ASN ini lebih disebabkan oleh faktor etnis.
"Kemudian Makuku Utara. Maluku Utara ini menariknya, Maluku Utara itu bukan semata karena pertimbangan untuk mendapatkan jabatan tapi karena kedekatan etnisitas," ujar Robert.
"Jadi pembelahan dukungannya itu berdasarkan etnis. Birokrasi dari etnis mana, dukung kandidat dari etnis yang mana, suku yang mana, bahkan juga pulau-pulau," sambung dia.
Selanjutnya, untuk provinsi yang menggelar Pilkada ini dengan pelanggaran netralitas ASN paling kecil ada di provinsi Jawa Barat. Sebab, para calon gubernur bukan petahana, melainkan tak ada yang menjabat di pemerintahan.
"Kalau dari yang lima itu ya saya kira merata kecuali Jabar. Jabar itu, mungkin ya, mungkin karena gubernurnya sudah selesai, tidak lagi maju. Kemudian kerabatnya sendiri secara langsung tidak (maju lagi), meskipun partainya maju," sebut dia.
KPPOD merupakan lembaga pemantau independen yang fokus pada tata kelola otonomi daerah. Fokus pemantauan KPPOD pada segala hal terkait kebijakan dan pelayanan publik di bidang ekonomi, fiskal dan kebijakan desentralisasi/otonomi daerah secara umum. [hpy]

Komentar

x