Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 25 September 2018 | 01:33 WIB

Ungkap Sengkarut Pj Gubernur Jabar!

Oleh : R Ferdian Andi R | Jumat, 22 Juni 2018 | 19:35 WIB

Berita Terkait

Ungkap Sengkarut Pj Gubernur Jabar!
Komjen (Pol) M Iriawan

INILAHCOM, Jakarta - Polemik soal penunjukan Komjen (Pol) M Iriawan sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat masih terus berlanjut. Parlemen bersiap menggulirkan hak angket untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah tersebut. Di sisi lain, di internal pemerintah kesan lempar persoalan sulit dielakan. Harus diungkap secara gamblang sengkarut ini.

Kesan lempar persoalan antarpejabat pemerintah secara demonstratif muncul ke publik. Pernyataan Presiden Jokowi yang memastikan usulan Komjen (Pol) M Iriawan berasal dari Kemendagri melalui tahapan dan prosedur yang tepat, bukan dari pihak Istana.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan pihaknya menyetorkan dua nama yakni Komjen (Pol) M Iriawan dan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo. Namun dalam kenyataannya, Presiden Jokowi melalui Kepres 106/6/2018 lebih memilih Komjen (Pol) M Iriawan sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat.

Tjahjo menyebutkan pengangkatan M Iriawan sebagai Pj Gubernur telah melalui prosedur peraturan perundang-undangan. Di samping itu, mantan Sekjen PDI Perjuangan ini menegaskan status M Iriawan saat ini tidak lagi aktif sebagai polisi aktif. Ini lantaran saat ini, Iriawan menjabat Sekretaris Utama (Sestama) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) "Yang bersangkutan masih polisi namun tidak berdinas aktif karena mendapat penugasan sebagai Sestama Lemhanas," sebut Tjahjo.

Polemik atas penunjukan Iriawan ini tidak terlepas dari proses politik yang tak lama lagi terjadi di Provinsi Jawa Barat melalui pilkada pada 27 Juni 2018 mendatang. Tudingan soal netralitas Pj Gubernur yang berasal dari polisi menjadi salah satu penyebab polemik muncul.

Sejumlah fraksi di Parlemen seperti Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi NasDem dan Fraksi Partai Demokrat telah mewacanakan pengusungan hak angket untuk mengklarifikasi atas persoalan pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan pengusungan hak angket terkait Pj Gubernur Jawa Barat memiliki argumentasi yang obyektif. Menurut dia, melalui hak angket menjadi ajang pengujian argumentasi pemerintah atas kebijakan pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar. "Nanti akan kita uji bersama apakah pemerintah melanggar undang-undang atau tidak," sebut Jazuli.

Namun Ketua DPR Bambang Soesatyo tidak menyoal penunjukan Iriawan sebagai Pj Gubernru Jawa Barat. Ia berdalih, lebih baik publik fokus mengawal proses Pilkada yang tak lama akan berlangsung. "Mari beri kesempatan Komjen Pol M Iriawan membuktikan bahwa dirinya bersikap netral dan pilihan pemerintah terhadap dirinya juga tidak salah," sebut mantan Ketua Komisi III DPR RI ini.

Bambang juga menilai tidak ada pelanggaran peraturan perundang-undangan atas pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat ini. Posisi Iriawan yang sebelum diangkat sebagai Pj Gubernur Jawa Barat menjadi Sestama Lemhanas dengan status Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya. "Menurut pandangan saya pribadi, kebijakan pengangkatan Komjen Pol Iriawan itu, selain memang menjadi domain pemerintah juga tidak ada aturan atau UU yang dilanggar," sebut Bambang di Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Argumentasi yang beragam dalam merespons pengangkatan M Iriawan ini seharusnya ditempatkan dalam ruang konstitusional melalui proses pengawasan yang dimiliki parlemen. Kasak-kusuk yang muncul di publik justru menjadi persoalan ini tidak terang. Membawa persoalan Pj Gubernur Jabar ke ruang angket hakikatnya membawa perdebatan ini dalam koridor konstitusional.

Komentar

x