Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 21 Juli 2018 | 07:15 WIB
 

Pj Gubernur Jabar, Sengkarut Baru Era Jokowi

Oleh : R Ferdian Andi R | Kamis, 21 Juni 2018 | 13:49 WIB
Pj Gubernur Jabar, Sengkarut Baru Era Jokowi
Komjen (Pol) M Iriawan - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Langkah pemerintah pusat melantik Komjen (pol) M Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat menimbulkan pro dan kontra di tengah publik. Padahal, sebelumnya wacana soal Pj Gubernur dari kalangan TNI/Polri telah dicabut oleh Menkoplhukam. Namun kini wacana itu terlaksana. Sengkarut baru di era Jokowi.

Pelantikan Komjen (pol) M Iriawan sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat seiring berakhirnya masa jabatan Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jawa Barat pada Senin (18/6/2018) telah memancing reaksi keras dari publik.

Tudingan terhadap pemerintah telah melanggar sejumlah UU juga muncul seperti UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta UU No 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Lebih dari itu, pemerintah juga dianggap memukul mundur dwi fungsi TNI/Polri yang merupakan buah reformasi 1998 silam.

Namun, kritik publik atas tindakan pemerintah tampak diindahkan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengklaim tindakan pemerintah pusat yang melantik Komjen (Pol) M Iriawan tidaklah melanggar aturan sebagaimana tudingan publik. "Yang penting tidak melanggar UU," sebut Tjahjo seusai melantik M Iriawan di Bandung, Jawa Barat, awal pekan ini.

Tjahjo memastikan apa yang dilakukan sama sekali tidak melanggar ketentuan sebagaimana tudingan sejumlah pihak. Menurut dia, mustahil dirinya menjerumuskan Presiden dengan usulan pelantikan M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Ia memastikan, nama yang ia usulkan sebelumnya dikirim ke Presiden Jokowi. Ia juga menepis pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat tidak ada sangkut pautnya dengan Pilakda yang bakal digelar pada 27 Juni 2017 pekan depan.

Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Luthfi Andi Mutty menilai Mendagri selain melanggar sejumlah UU, juga melakukan penyelundupan hukum melalui penebritan Permendagri No 1 Tahun 2018. Dia menyebut ada penambahan frasa "setingkat" di Pasal 4 ayat (2) merupakan tindakan penyelundupan.

"Disebutkan bahwa penjabat gubernur berasal dari penjabat pimpinan tinggi madya /setingkat di lingkup pemerintahan pusat/provinsi. Frasa "setingkat" sangat jelas bertentangan dengan UU karena UU sendiri tidak menyebutkan itu," sebut Luthfi yang juga anggota Baleg DPR RI ini.

Sementara terpisah Koordinator Aliansi Lembaga Analisi Anggaran dan Kebijakan (Alaska) Adri Zulpianto menilai pelantikan M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat akan memicu konflik baru. "Ini akan membawa Polri dalam arena politik. Ini namanya neo dwi fungsi Polri," sebut Adri.

Adri menegaskan pemerintah secara nyata telah melanggar sejumlah regulasi yang berlaku. Tidak hanya itu, Alaska juga menuding tindakan pemerintah Jokowi telah menciderai proses demokrasi yang saat ini tengah berlangsung kondusif.

Sejumlah reaksi keras publik atas pelantikan M Iriawan sebagai Pj GubernurJawa Barat semestinya dapat menjadi perhatian pemerintah. Keyakinan pemerintah soal tindakan pelantikan M Iriawan yang juga mantan Kapolda Jawa Barat ini sebagai Pj Gubernur Jawa Barat tidak berbanding lurus dengan respons publik yang menilai tindakan tersebut melanggar sejumlah regulasi. Lebih dari itu, etika pemerintahan juga dinilai diindahkan oleh pemerintah.

Tindakan ini tentu akan memberi dampak secara politik baik dalam proses pilkada di sejumlah daerah, khususnya di Jawa Barat, tak terkecuali terhadap persepsi publik terhadap pemerintahan Jokowi. Pelantikan aparat polisi aktif ini yag mulanya pemerintah menarik wacana ini dan kini dilaksanakan, jelas akan menambah daftar sengkarut peerintahan era Jokowi. Ini tentu merugikan Jokowi yang berniat maju periode kedua di Pilpres 2019 mendatang.

Komentar

Embed Widget

x