Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 13 Desember 2018 | 17:03 WIB

Ijazah Palsu Diduga Dilampirkan Cawalkot Bekasi

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Kamis, 14 Juni 2018 | 01:00 WIB

Berita Terkait

Ijazah Palsu Diduga Dilampirkan Cawalkot Bekasi
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Menjelang hari pencoblosan, atmosfer politik di Kota Bekasi kian menghangat, salah satunya terkait diungkapnya kembali dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan calon Walikota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen.

Kordinator Tim Advokasi Pasangan Nur-Firdaus, Bambang Sunaryo mengatakan pihaknya telah menemukan beberapa kejanggalan terkait dugaan pemalsuan ijazah tersebut setelah membandingkan ijazah sekolah yang bersangkutan pada tahun yang sama.

"Pertama, dari alamat sekolahnya saja sudah berbeda, seharusnya sekolahnya beralamat di Koja Jakarta Utara, namun di ijazah Rahmat Effendi alamatnya malah tertulis di Jalan Cilincing Jakarta Utara," katanya, Rabu (13/6/2018).

Kemudian, menurut Bambang, seharusnya di dalam ketentuan UU yakni apabila sekolah swasta maka yang harus menandatangani ijazah adalah Kepala Dinas Pendidikan.

"Berdasarkan Peraturan KPU Pasal 50, seharusnya bila paslon bersekolah di sekolah swasta, maka penandatanganan legalisir ijazah adalah pihak Dinas Pendidikan bukan pihak sekolah. Namun, dalam kasus ijazah sekolah swasta Rahmat Effendi, penandatanganan legalisir ternyata dilakukan pihak sekolah," katanya.

Bahkan, kata Bambang, dalam surat pernyataan dari SMA 52 Jakarta Utara menyatakan bahwa penulis ijazah adalah Maman Syaefullah yang ternyata telah diangkat menjadi PNS dan mendapat tugas di SMA Negeri 52 Jakarta pada tahun 1986.

"Maman Syaefullah sebagai penulis ijazah diangkat PNS tahun 1986. Apakah mungkin menulis ijazah, dan sekarang menandatangani berita acara Ijazah yang harusnya dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Jakarta Utara atau, satuan kerja atau minimal kepala sekolah," katanya.

Menurut Bambang, keaslian ijazah Rahmat Effendi juga patut diragukan. Karena, ijazah aslinya diduga tidak pernah ada, hanya fotocopy, dan menurutnya tidak pernah ditunjukan ke publik.

"Dalam tulisan di depan untuk nama Rahmat Effendi seperti ada bercak tip-ex, tidak konsisten antara tulisan di depan yang kadang menurun dan belakang lembar nilai ijazah yang rapih dan konsisten," jelas dia.

Apalagi, lanjut Bambang, ijazah hanya dilampirkan surat keterangan hilang dari Polres Pekayon dan hingga saat ini tidak dapat menunjukan bukti otentik pendukung ke publik.

"Bahkan dari fotonya terdapat kejanggalan, karena tidak adanya nama sekolah pada foto siswa, sedangkan di DKI jakarta di wajibkan di foto ada nama sekolah," katanya.

Dalam rangka transparansi terhadap proses pelaksanaan tahapan Pilkada Kota Bekasi. Tim Advokasi Pasangan Nur-Firdaus meminta agar KPU Kota Bekasi membuka secara transparan terhadap hasil verifikasi persyaratan calon walikota dan wakil walikota.

Khususnya, menyangkut penggunaan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah tingkat SLTA sebagai persyaratan utama yang diamanahkan oleh PKPU No. 3/2017 Pasal 4 Ayat (1) Huruf C sebagaimana yang telah diubah oleh PKPU No. 15/2017.

Menurut Bambang, hasil verifikasi terhadap penggunaan STTB atau ijazah harus disampaikan ke publik secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kota Bekasi dalam melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai bentuk adanya kepastian hukum.

"Mengingat adanya temuan dan dugaan ijazah yang telah dilakukan oleh salah satu calon walikota Bekasi masih bermasalah dari aspek hukumnya," tandasnya.

Komentar

x