Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 23 Juni 2018 | 21:00 WIB
 

KPID Jatim Ajak Masyarakat Awasi Iklan Pilkada

Oleh : - | Sabtu, 9 Juni 2018 | 10:52 WIB
KPID Jatim Ajak Masyarakat Awasi Iklan Pilkada
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Surabaya - KPID Jatim mengajak masyarakat mengawasi Iklan Kampanye Pilkada. Iklan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jawa Timur akan tayang di sejumlah media massa televisi, cetak, radio dan elektronik.

Materinya terdiri dari iklan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur serta iklan kampanye Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota di 18 kabupaten/kota seluruh Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No 4 Tahun 2017, iklan kampanye Pilkada melalui media massa harus dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Sedangkan para pasangan calon dilarang memasang iklan kampanye melalui media dengan ketentuan sanksi tegas apabila terjadi pelanggaran.
Adapun penayangan iklan dilakukan selama 14 hari sebelum masa tenang atau tanggal 10 - 23 Juni 2018.

KPU Jawa Timur sendiri telah menyiapkan materi iklan tersebut bersama dua tim pemenangan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur.

Disepakati untuk materi iklan di media televisi sebanyak 1 model, media radio sebanyak 2 model, media online sebanyak 7 model.

Untuk itulah, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur mengapresiasi langkah KPU Jawa Timur dalam proses penyiapan materi tersebut.

Sebab selain selalu berkoordinasi dengan tim pemenangan pasangan calon, KPU Jatim juga selalu melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses pembahasan materi iklan kampanye.

Antara lain KPID Jatim, Bawaslu Jatim, Polda Jatim dan rekanan pengadaan pemasangan iklan. "Prosesnya memang panjang dan KPU selalu melibatkan KPID Jatim juga pihak-pihak terkait lainnya. Sehingga kesepakatan materi iklan kampanye di media massa itu akan menjadi yang terbaik dan ini langkah yang perlu diapresiasi," kata Immanuel Yosua, komisioner KPID Jatim bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Isi Siaran yang lima kali mengikuti proses pembahasan di KPU Jatim.

Dalam berbagai forum pembahasan tersebut, KPID Jatim telah mengajukan beberapa masukan.

Antara lain agar KPU selektif dalam memilih media televisi dan radio yang menjadi rekanan untuk menyiarkan iklan. Ia berharap televisi dan radio tersebut harus betul-betul dipastikan telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), bukan yang ilegal.

Selain itu, KPID Jatim juga memperhatikan materi iklannya agar tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) misalnya mengandung unsur pelecehan SARA serta kewajiban untuk menghormati norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. "Kami sudah memberikan data tentang televisi dan radio yang berizin kepada KPU. Kami berharap ini menjadi rujukan utama bagi KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota di Jatim yang menyelenggarakan Pilkada," tambah Yosua.


Di sisi lain, KPID Jatim juga akan membantu KPU dan Bawaslu dalam mengawasi penayangan iklan kampanye di televisi dan radio. "Selanjutnya, kami berharap semua pasangan calon Gubernur atau Bupati/Walikota beserta tim pemenangannya berkomitmen untuk tidak pasang iklan selain yang difasilitasi KPU. Kalau terjadi pelanggaran, KPID Jatim akan memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran sedangkan sanksi untuk pasangan calon akan dilakukan oleh Bawaslu, termasuk penayangan iklan di masa tenang," ujar Yosua.

Menurut Yosua, pengawasan ini juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Siapapun yang melihat atau mendengar ada indikasi pelanggaran tersebut dapat melaporkanya kepada KPID Jatim melalui email pengaduansiaranjatim@gmail.com atau jalur SMS/WA di 0858-0499-8850.

Dengan demikian, proses Pilkada di Jatim bisa berjalan jujur dan adil sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa Jatim menjadi lebih baik. [beritajatim]

Komentar

 
x