Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 22 September 2018 | 17:13 WIB

KPK Perpanjang Masa Tahanan Bupati Bandung Barat

Oleh : Ivan Sethyadi | Sabtu, 9 Juni 2018 | 10:14 WIB

Berita Terkait

KPK Perpanjang Masa Tahanan Bupati Bandung Barat
Juru Bicara KPK Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan memperpanjang masa penahanan Bupati Bandung Barat nonaktif Abu Bakar.

Tersangka dugaan kasus suap itu bakal lebih lama mendekam di sel tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Pomdam Jaya Guntur.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai dari 11 Juni 2018 sampai dengan 10 Juli 2018 untuk dua tersangka, yakni ABB (Abu Bakar) dan AHI (Asep Hikayat)," kata Febri lewat pesan singkat, Sabtu (9/6/2018).

Asep Hikayat sendiri merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat, tersangka lain dalam kasus ini.

Dalam kasus ini, total ada empat tersangka, selain sang bupati dan Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Wetti Lembanawati dan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Adiyoto juga berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap.

Penetapan ini dilakukan KPK setelah memeriksa sejumlah pihak yang diamankan dalam OTT pada Selasa (10/4/2018) lalu.

Abu Bakar diduga meminta uang kepada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kepentingan kampanye sang istri, Elin Suharliah yang maju sebagai calon Bupati Bandung Barat periode 2018-2023.

Permintaan uang untuk kampanye sang istri ini terus disampaikan Abu Bakar dalam sejumlah pertemuannya dengan Kepala SKPD selama rentang Januari hingga April 2018.

Abu Bakar kemudian memerintahkan Wetti dan Adiyoto untuk menagih kepada jajaran SKPD dan mengumpulkan uang sesuai yang dijanjikan. Sejauh ini, KPK baru menyita Rp 435 juta yang diduga merupakan suap dari sejumlah kepala dinas kepada Abu Bakar.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Abu Bakar, Weti, dan Adiyoto yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Asep yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [rok]

Komentar

x