Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 21 Agustus 2018 | 10:03 WIB

Komisi III Harap KPK Profesional Terhadap Bamsoet

Oleh : - | Jumat, 8 Juni 2018 | 17:23 WIB
Komisi III Harap KPK Profesional Terhadap Bamsoet
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani meminta Juru Bicara KPK Febri Diansyah bersikap profesional dan sesuai fakta untuk memberikan keterangan kepada publik terkait inisiatif kedatangan Ketua DPR Bambang Soesatyo ke Gedung KPK pada Jumat (8/6/2018).

Menurut dia, Bamsoet mendatangi KPK untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Memang, Bamsoet pada panggilan hari Senin (4/6/2018) tidak bisa hadir karena kesibukannya dan tadi datang atas inisiatifnya sendiri.

"Hasil tabayun (ricek) saya, ternyata tidak ada itu panggilan baru dari KPK. Yang ada pihak Mas Bamsoet berkomunikasi dengan penyidik KPK dan memberitahukan bisa datang Jumat pagi ini untuk memberi keterangan mengingat kegiatan di DPR sudah mulai berkurang," kata Arsul.

Sekjen PPP ini mewanti-wanti Febri untuk tidak berkomentar yang di dalamnya terdapat unsur pembunuhan karakter terhadap seseorang atau lembaga, tapi harus menyampaikan keterangan kepada publik sesuai dengan fakta kalau Bamsoet datang atas inisiatifnya sendiri.

"Nah, kalau faktualnya seperti ini maka Jubir KPK juga harus menyampaikan kepada publik bahwa Ketua DPR setelah berkomunikasi dengan penyidik KPK datang atas inisiatif sendiri untuk memberi keterangan tanpa ada panggilan ulang," ujarnya.

Sehingga, kata dia, tidak ada pesan-pesan tersembunyi atau penyesatan informasi dalam menjelaskan kedatangan Bamsoet untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Jadi tidak ada kesan konten penyesatan informasi dalam penjelasan yang mengarah pada pembunuhan karakter," jelas dia.

Di samping itu, Arsul mengatakan sebagai mitra KPK tentu DPR mendukung untuk terus meningkatkan kerja-kerja pemberantasan korupsi terhadap siapa saja.

"Namun, tidak perlu kemudian ada kontroversi atau perseteruan kelembagaan akibat komunikasi publik yang tidak faktual dari lembaga penegak hukum," tandasnya. [ton]

Komentar

x