Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 20 Oktober 2018 | 16:49 WIB

Yudi Latif Tak Pernah Bicara Rencana Mundur ke KSP

Oleh : Ray Muhammad | Jumat, 8 Juni 2018 | 16:45 WIB

Berita Terkait

Yudi Latif Tak Pernah Bicara Rencana Mundur ke KSP
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko mengaku belum menerima informasi soal alasan jelas mundurnya Yudi Latif sebagai Kepala BPIP, Kamis (7/6).

Moeldoko mengatakan hingga saat ini belum bertemu lagi dengan Yudi untuk berbincang soal masalah BPIP bersama dirinya, apalagi soal rencana ingin mundur dari jabatannya.

"Soal alasan ini secara pribadi saya tidak tahu. Belum berkomunikasi dengan beliau, tapi beberapa saat yang lalu pernah beberapa kali diskusi di kantor kami untuk membicarakan bagaimana Pancasila bisa segera disosialisasikan dengan baik melalui berbagai metode media," ujar Moeldoko di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018).

Adapun pertemuan terakhir bersama Yudi Latif, lanjutnya, berlangsung kurang lebih pada empat hingga pekan lalu. "Kira-kira mungkin tiga sampai empat minggu lalu. Nggak ada bicara soal pengunduran diri juga," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, kabar pengunduran diri ini mencuat pasca beredarnya tulisan Kepala BPIP Yudi Latif yang menyampaikan ucapan pamitnya lantaran dirinya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya itu.

Dalam tulisannya kemarin ia menyampaikan bahwa sudah satu tahun dirinya memangku jabatan sebagai Kepala UKP-PIP yang sejak Februari 2018 bertransformasi menjadi BPIP.

Ia mengakui selama setahun, terlalu sedikit yang telah BPIP kerjakan untuk persoalan yang teramat besar. Lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar Rp7 miliar rupiah.

Selain itu, ia mengatakan kewenangan BPIP berdasarkan Perpres juga hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung.

Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab, kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden. Sehingga menurutnya, mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas.

Ia pun mengungkapkan, usai setahun bekerja, seluruh personil di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan. Ini disebabkan masih menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden yang tak kunjung keluar.[jat]

Komentar

Embed Widget
x