Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 Agustus 2018 | 00:53 WIB

Moeldoko Kaget Yudi Mundur dari Kepala BPIP

Oleh : Ray Muhammad | Jumat, 8 Juni 2018 | 15:41 WIB
Moeldoko Kaget Yudi Mundur dari Kepala BPIP
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyayangkan mundurnya Yudi Latif dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Moeldoko mengatakan kapasitas Yudi untuk memimpin BPIP sudah tak perlu diragukan. Hal ini dikarenakan sosoknya yang selama ini dikenal sebagai figur yang menaruh perhatian besar pada Pancasila.

"Saya juga kaget beliau mundur. Semua orang tidak meragukan kapasitas Pak Yudi Latif. Kemampuan beliau untuk mengarusutamakan Pancasila tidak diragukan karena beliau memiliki background luar biasa tentang Pancasila," ujar Moeldoko di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018).

Ia memastikan, dengan mundurnya Yudi maka Presiden Jokowi akan segera melakukan pencari penggantinya untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala BPIP.

"Kita semua tahu kalau beliau mundur harus dicarikan figur lain yang kira-kira satu kapasitas dan yang mendekati sama. Saat ini Pancasila sungguh diperlukan. Selama ini, kita lebih mengagungkan pemahaman ideologi lain. Ini sebuah prioritas bagi bangsa," tandasnya.

Sebelumnya beredar tulisan Kepala BPIP Yudi Latif yang menyampaikan ucapan pamitnya lantaran dirinya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya itu.

Dalam tulisannya kemarin ia menyampaikan bahwa sudah satu tahun dirinya memangku jabatan sebagai Kepala UKP-PIP yang sejak Februari 2018 bertransformasi menjadi BPIP.

Ia mengakui selama setahun, terlalu sedikit yang telah BPIP kerjakan untuk persoalan yang teramat besar. Lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar 7 milyar rupiah.

Selain itu, ia mengatakan kewenangan BPIP berdasarkan Perpres juga hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung.

Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab, kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden. Sehingga menurutnya, mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas.

Ia pun mengungkapkan, usai setahun bekerja, seluruh personil di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan. Ini disebabkan masij menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden yang tak kunjung keluar. [rok]

Komentar

x