Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 21 Agustus 2018 | 04:16 WIB

Jokowi Diminta Reformasi Birokrasi Komnas HAM

Oleh : Ray Muhammad | Jumat, 8 Juni 2018 | 15:11 WIB
Jokowi Diminta Reformasi Birokrasi Komnas HAM
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik - (Foto: Inilahcom/Ray Muhammad)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pihaknya dimintai pendapat oleh Presiden Jokowi soal perlunya pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Kami mengingatkan kepada Bapak Presiden bahwa kalaupun ada sejenis Dewan Kerukunan Nasional atau yang lainnya dibentuk, maka pertama harus ada langkah-langkah pengungkapan kebenaran dari peristiwa pelanggaran HAM berat itu," kata Ahmad di area Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Ia menambahkan, setidaknya ada enam kasus pelanggaran HAM berat yang perlu menjadi perhatian, mulai dari Kasus 1965-1966, Talangsari Lampung, penembakan misterius, peristiwa Semanggi I dan II hingga penghilangan paksa aktivis.

"Lalu, kasus-kasus HAM setelah tahun 2000 yaitu Wamena Wasior dan Jambu Kepok di Aceh. Komnas HAM meminta agar Jaksa Agung di bawah koordinasi Presiden untuk memilah-milah berdasarkan tipologinya," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Ahmad meminta Jokowi untuk mereformasi tata kelola lembaganya yang sudah sekian lama kurang begitu banyak diperhatikan untuk diperkuat.

Disamping itu, ia juga mengharapkan Jokowi segera mengeluarkan Perpres menyangkut Birokrasi Komnas HAM yang menurutnya perlu ditingkatkan kinerjanya.

"Alhamdulilah mendapat sambutan baik dari Pak Presiden. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada langkah-langkah positif dari Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, termasuk jaksa agung," tandasnya. [ton]

Komentar

x