Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 11 Desember 2018 | 08:44 WIB

Terobosan KPU Terabas Hierarki Peraturan

Oleh : R Ferdian Andi R | Kamis, 7 Juni 2018 | 18:45 WIB

Berita Terkait

Terobosan KPU Terabas Hierarki Peraturan
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Rencana penerbitan Peraturan KPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masih belum menemukan kata sepakat. Meski, diprediksi, KPU akan tetap memberlakukan aturan tersebut. Apa dampaknya?

Sikap KPU yang bersikukuh untuk menerbitkan PKPU yang isinya melarang bekas narapidana korupsi, narkoba dan pedofil akan memberi dampak dalam tata kelola penyelenggaraan pemilu. Semestinya, ketiga unsur yakni penyelenggara pemilu, DPR dan pemerintah dapat mencapai titik temu terkait dengan rencana penerbitan norma itu.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Abdul Hakam Naja mengatakan jika KPU memaksakan menerbitkan PKPU yang isinya melarang bekas napi atas tiga jenis kejahatan maju dalam Pileg akan menjadi preseden tidak baik. "Yang pasti, basis hukum penerbitan PKPU itu sangat lemah," ujar Hakam ditemui di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Meski, Hakam tidak menampik bila PKPU itu memiliki spirit yang berbasiskan pendekatan sosiologis-progresif yang mengedepankan spirit untuk membersihkan parlemen. "Tetapi jika ditinjau dari tujuannya, ini bagus," aku Hakam.

Hanya saja, Hakam meyakini PKPU ini rentan digugat legalitasnya di Mahkamah Agung (MA). Menurut dia, pemenuhan legalitas dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan akan menjadi titik lemah PKPU ini. "Ini norma baru, tidak tersedia di ketentuan peraturan di atasnya," tambah Hakam.

Semestinya, mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) ini menyebutkan ada upaya sinkronisasi antara semangat progresifitas di satu sisi, serta menjaga koridor hukum di sisi lain. "Ini yang harus disinkronkan," tegas Hakam.

Sementara terpisah Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pembatasan bagi eks napi korupsi, pedofil dan narkoba sama sekali tidak menabrak prinsip HAM. "Secara prinsip itu tidak dilarang mengurangi hak-hak politik seseorang. Karena hak politik itu bukan HAM absolut," ujar Taufan.

Hanya saja ia mengingatkan pengurangan hak politik seseorang harus melalui mekanisme putusan pengadilan atau melalui regulasi. Menurut dia, hal tersebut dibenarkan dalam perspektif HAM. "Sekarang tinggal bagaimana KPU dengan pihak pemerintah dan DPR menyepakati aturan tentang pengurangan hak dipilih dari eks napi korupsi atau yang lain," tambah Taufan.

Taufan memastikan apa yang dilakukan KPU dengan menerbitkan PKPU tidak melanggar HAM sepanjang peraturan tersebut ditujukan untuk kepentingan umum yang lebih besar. Hanya saja, ia menggarisbawahi soal mekanisme pelarangannya. "Itu yang harusnya disepakati. Jadi saran kami semestinya KPU melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah dan DPR supaya ada kesepakatan itu. Kan ketiganya punya otoritas atas satu ketentuan," sebut Taufan.

PKPU ini menjadi ujian bagi KPU dalam penyelenggaraan pemilu yang secara substansial sesuai dengan mekanisme hukum di sisi lain, pemilu juga dituntut sebagai mekanisme rekrutmen kepemimpinan yang menghasilkan pemimpin yang kredibel dan berintegritas.

Komentar

Embed Widget
x