Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 21 Agustus 2018 | 10:06 WIB

Jargon Keumatan Ditantang Kerja Politik

Oleh : R Ferdian Andi R | Rabu, 6 Juni 2018 | 17:45 WIB
Jargon Keumatan Ditantang Kerja Politik
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Rencana pembentukan Koalisi Keumatan yang didorong Habib Rizieq Shihab terus memunculkan reaksi. Kali ini koalisi yang menggunakan istilah "keumatan" ini ditantang untuk melakukan kerja politik yang berorientasi nyata untuk kepentingan umat.

Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di hadapan Amien Rais dan Prabowo Subianto mendorong terbentuknya koalisi keumatan yang terdiri dari Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PBB.

"Tujuan persatuan umat Islam yang sudah terbangun dalam spirit 212 tetap terjaga dengan baik sehingga akan berdampak pada kemenangan di Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019," kata Ketua Umum Persaudaran Alumni 212 Slamet Maarif dalam siaran persnya, akhir pekan lalu.

Dorongan koalisi ini direspons Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani Thomafi. Menurut dia, sebelum membicarakan soal Pilpres 2019, baiknya koalisi keumatan ini melakukan langkah konkret yang ada di depan mata.

"Di depan mata, pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol hingga saat ini tidak mengalami kemajuan berarti. Fraksi-fraksi yang disebut masuk dalam koalisi keumatan, seperti Fraksi Gerindra, Fraksi PKS dan Fraksi PAN mestinya dapat bersama PPP untuk segera menuntaskan pembahasan RUU ini," ujar Arwani di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Menurut Arwani, RUU Larangan Minuman Beralkohol secara substansial cukup penting untuk melindungi umat terkait bahaya dan dampak negatif atas minuman ini. RUU ini telah dibahas sejak tiga tahun lalu dan telah mengalami perpanjangan masa kerja Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol.

Dalam kesempatan sebelumnya, Arwani menyebutkan, molornya pembahasan RUU ini disebabkan rendahnya komitmen sejumlah pihak baik DPR maupun pemerintah baik dalam rapat Panitia Kerja (Panja) maupun Panitia Khusus (Pansus). "Rapat Pansus maupun Panja seringnya tidak memenuhi kuorum peserta rapat, entah dari pihak pemerintah yang tidak hadir atau dari fraksi-fraksi di DPR yang tidak hadir," ungkap Arwani dalam sebuah kesempatan.

Atas kondisi tersebut, Arwani menyebutkan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol diindikasikan ada upaya tangan-tangan tak tampak yang berusaha untuk menggagalkan keberadaan UU ini. "Saya sebagai Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol melihat hal ini bukan hal yang normal dan wajar. Ada indikasi kuat untuk menggagalkan pengesahan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini," tambah Arwani.

Kembali ke topik koalisi keumatan, Arwani menyebutkan alangkah baiknya Koalisi Keumatan melakukan langkah nyata dengan turut aktif memperjuangkan politik legislasi yang nyata-nyata memperjuangkan kemasalahatan umat. "Salah satunya RUU Larangan Minuman Beralkohol termasuk norma mengenai pemidanaan terhadap tindakan LGBT dalam RKUHP," tegas Arwani.

Menurut dia, jargon keumatan mestinya dikonkretkan dengan langkah nyata melalui kerja politik legislasi dan politik anggaran di parlemen. "Jargon keumatan baiknya dikonkretkan dengan kerja politik nyata di parlemen mulai politik legislasi maupun politik anggaran yang berorientasi pada kemasalahatan umat," pungkas Arwani.

Respons sejumlah partai politik atas gagasan Koalisi Keumatan memang beragam. Partai yang saat ini berada di koalisi pemerintahan, semua menolak untuk bergabung dalam koalisi ini. Namun sebaliknya, partai yang saat ini di luar pemerintah menyambut positif ide tersebut.

Komentar

x