Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 16 November 2018 | 03:04 WIB

Komisi III Ingatkan KPK Tak Gaduh Soal Bamsoet

Rabu, 6 Juni 2018 | 01:31 WIB

Berita Terkait

Komisi III Ingatkan KPK Tak Gaduh Soal Bamsoet
Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengingatkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah supaya memberikan pernyataan yang proporsioal terkait tidak hadirnya Ketua DPR Bambang Soesatyo untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Menurut dia, selama belum mencapai panggilan ketiga seharusnya KPK cukup mengirimkan panggilan ulang kepada saksi yang akan dimintakan keterangannya dalam sebuah perkara atau sesuai dengan koridor hukum acara yang berlaku.

"Ketika seseorang dipanggil penegak hukum sebagai saksi dan ia tidak bisa datang bukan pada panggilan ketiga, maka ya dipanggil lagi saja sebagaimana yang biasa dilakukan Polri atau Kejaksaan," kata Arsul, Selasa (5/6/2018).

Sekjen PPP ini menyarankan kepada lembaga penegak hukum untuk tidak bergagah-gagahan dengan menyatakan akan menyelidiki alasan ketidakhadiran saksi tersebut, apalagi saksi merupakan pejabat yang menjadi representasi dari suatu lembaga negara.

"Maka, etikanya tinggal dikomunikasikan dengan lembaga negara yang bersangkutan," ujarnya.

Arsul mencatat KPK sebelumnya juga melakukan komunikasi protokoler terhadap beberapa pejabat negara yang dipanggil, misalnya mantan Wakil Presiden Boediono untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan Sri Mulyani yang menjadi pejabat tinggi World Bank.

"KPK yang datang ke tempat kedua pejabat tersebut untuk mendapat keterangan sebagai saksi dalam kasus Century. Jubir atau Pimpinan KPK pada waktu itu tidak terus gagah-gagahan mengatakan bahwa mereka harus datang ke KPK demi prinsip persamaan dalam hukum," jelasnya.

Menurut dia, harusnya KPK pada saat itu menjaga etika dan marwah kelembagaan masing-masing serta menghindari kontroversi di ruang publik yang tidak perlu.

"Sementara, di sisi lain keterangan yang diperlukan untuk proses penegakan hukum tetap bisa berjalan," katanya.

Oleh karena itu, Arsul berharap gaya komunikasi KPK atau juru bicaranya yang cenderung terkesan gagah-gagahan segera dirubah. Karena, dikhawatirkan perlakuan yang sama dapat dilakukan oleh DPR melalui kewenangan yang diberikan dalam UU MD3 yakni dapat memanggil paksa dan bersikap gagah-gagahan.

"Silahkan KPK untuk terus melakukan proses penegakan hukum sesuai kewenangannya, tapi tidak perlu membuka ruang perseteruan kelembagaan," tandasnya. [ton]

Komentar

Embed Widget
x