Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 21 Agustus 2018 | 10:06 WIB

Efek 'Politik' THR Jokowi, Pemda Kalang Kabut

Oleh : R Ferdian Andi R | Selasa, 5 Juni 2018 | 18:45 WIB
Efek 'Politik' THR Jokowi, Pemda Kalang Kabut
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, persoalan Tunjangan Hari Raya (THR) di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya di Pemerintah Daerah (Pemda) masih ada yang belum jelas dari mana sumber dananya. Ini dipicu perubahan skema THR yang berbeda dari tahun lalu.

Perubahan skema besaran THR dan nomenklatur tahun 2018 merujuk PP No 19 Tahun 2018 menjadi pemicu kebingungan pemerintah daerah di Indonesia. Sekadar informasi, tahun-tahun sebelumnya, nomenklatur yang tersedia berupa gaji-13 dan gaji-14.

Pasal 3 ayat (3) PP No 19 Tahun 2018, besaran THR tidak hanya meliputi gaji pokok, namun juga tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum dan tunjangan kinerja. Ketentuan tersebut berlaku bagi PNS, TNI dan Polri. Sedangkan bagi pensiunan PNS, komponen THR meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga dan atau tunjangan penghasilan.

Selanjutnya, di Pasal 9 PP No 19/2018 disebutkan anggaran THR bagi PNS dibebankan pada APBN untuk PNS yang bekerja di pemerintah pusat, TNI, Polri, penerima pensiunan, penerima tunjangan, pejabat negara selain gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati.

Selain itu di huruf b Pasal 9 PP No 19/2018 disebutkan THR juga dibebankan pada APBD yang diperuntukkan kepada PNS yang bekerja di lingkungan Pemda, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf mengatakan perubahan skema THR tahun ini merepotkan pemerintah daerah karena belum menganggarkan THR dengan skema yang baru dibanding tahun sebelumnya. "Namun ketika ada tunjangan kinerja, itu tidak pernah dianggarkan dalam APBD. Kalau mau dianggarkan maka ada APBD Perubahan. Sekarang belum jadwalnya APBD perubahan," sebut Dede di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Menurut mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini, jika THR dipaksakan diberikan risikonya ada potensi pelanggaran hukum oleh pemerintah daerah. Ia meminta garansi dari lembaga penegak hukum terkait anggaran APBD untuk THR PNS Pemda. "Apabila melakukan APBN perubahan realokasi anggaran tidak menyalahi aturan," sebut Dede.

Menurut Dede, kemampuan masing-masing daerah memiliki perbedaan. Ada daerah yang memiliki dana cadangan dan ada pula yang tidak. Upaya realokasi anggaran, kata Dede, juga tidaklah mudah karena harus melibatkan DPRD. "Perubahan APBD dilakukan setahun sekali," cetus Dede.

Tidak sedikit Pemerintah Daerah keberatan pembebanan terhadap APBD untuk pembayaran THR bagi pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah. Seperti Pemerintah Kota Surabaya melalui Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang mengaku berat atas pembebanan THR dengan menggunakan APBD.

Begitu juga Pemkab Sragen juga mengaku pihaknya harus membahas dan mendapat persetujuan dari DPRD Sragen terkait besaran THR yang meliputi tunjangan kinerja, tunjangan jabatan serta tunjangan keluarga. "Agar sesuai dengan tata kelola keuangan pemerintah yang benar," kata Sekda Sragen Tatag Prabawanto sebagaimana dikutip Suaramerdeka.

Situasi semakin pelik setelah beredarnya Surat Mendagri kepada Gubernur No. 903/3386/SJ tanggal 30 Mei 2018, dan Surat Mendagri kepada Bupati/Walikota No. 903/3387/SJ tgl 30 Mei 2018 tentang pemberian THR dan Gaji 13 yang bersumber dari APBD.

Dalam surat tersebut disebutkan bagi daerah yang belum mengalokasikan anggaran THR dan gaji ke-13 agar melakukan penggeseran anggaran yang bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan dan menggunakan kas yang tersedia.

Selain itu, jika daerah telah mengalokasikan melalui APBD namun menggunakan gaji 13 dan gaji 14, agar disesuaikan dengan nomenklatur THR dan gaji 13. Perubahan tersebut, disebutkan tidak perlu menunggu perubahan APBD, namun cukup diberitahukan ke Pimpinan DPRD paling lambat satu bulan.

Sementara Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok SKy Khadafi menilai surat edaran Mendagri ke Pemda tak ubahnya jebakan yang bakal menimpa pemda se-Indonesia.

"Kami menilai, surat perintahKemendagri tersebut yang memaksa alokasi APBD untuk THR dan Gaji 13 bisa dianggap sebagai anggaran ilegal karena belum mendapatkan persetujuan DPRD dan banyak melanggar undang-undang," sebut Uchok.

Uchok juga menilai surat Kemendagri tersebut tak ubahnya menggali lobang kuburan bagi kepala daerah yang sudah mengalokasikan anggaran THR dan Gaji 13 PNS. Menurut Uchok, ketika kepala daerah mengikuti surat edaran perintah Mendagri tersebut, maka kepala daerah menjadi target makanan empuk aparat hukum seperti KPK.

"Meminta Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan surat tersebut, karena THR dan Gaji 13 itu tidak tercantum dalam APBD 2018 supaya kepala daerah tidak menjadi pesakitan KPK," saran Uchok.

Komentar

x