Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 19 Juni 2018 | 15:22 WIB
 

KPU Bantah Tidak Konsisten Dalam Kasus PSI

Oleh : Agus Iriawan | Senin, 4 Juni 2018 | 13:20 WIB
KPU Bantah Tidak Konsisten Dalam Kasus PSI
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan membantah dirinya tidak konsisten dalam memberikan keterangan soal iklan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Wahyu menilai sikap Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) mempermasalahkan keteranganya yang berbeda saat diperiksa mereka dan penyidik di kepolisian tidak tepat. Karena proses penanganan masalah tersebut di sentra penegakan hukum terpadu dilakukan secara mandiri dalam mengambil keputusan.

"Kalau KPU tidak masuk dalam tim Gakumdu, jadi tidak benar kalau keterangan dari saya yanh mempengaruhi keputusan Gakumdu sampai menghentikan penyidikan kasus iklan PSI," kata Wahyu saat dihubungi, INILAHCOM, Senin (4/6/2018).

Kata dia, selain keterangannya ada pihak lain dalam kasus tersebut. Serta penyampaian penyidik sejalan dengan dua orang ahli dari Universitas Gajah Madah dan Universitas Negeri Jakarta yang memberikan keterangan bahwa PSI tidak melakukan pelanggaran kampanye.

"Jadi bukan perbedaan, pernyataan tapi ada pertanyaan yang berbeda," ucapnya.

Sebelumnya, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengaku kecewa terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
yang tidak konsisten.

Bagja mengungkapkan rasa kecewa tersebut muncul pasca dihentikannya kasus dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) oleh Bareakrim Polri.

"Kami kecewa dengan KPU yang tidak konsisten," kata Bagja saat dikonfirmasi INILAHCOM melalui pesan singkat, Jumat (1/6/2018).

Bagja mempertanyakan KPU yang memberikan keterangan berbeda pada saat di Sentra Gakkumdu dan saat diperiksa Bareskrim Polri.

"Kami laporkan PSI ke Bareskrim Polri setelah mendengarkan dan menelaah keterangan KPU, tap tiba - tiba di penyidikan keterangan KPU beriubah," jelasnya.

"Kenapa bisa berbeda saat memberikan keterangan, ada apa dengan KPU?" ungkapnya.

Sementara itu, Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri telah mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dugaan tindak pidana pemilu iklan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Kamis (31/5/2018).

Diketahui, PSI diduga mencuri start kampanye karena memasang iklan di media cetak Jawa Pos pada 23 April 2018. Iklan peserta Pemilu 2019 baru bisa dilakukan pada 23 September 2018. Sementara untuk kampanye peserta pemilu di media massa diberi waktu 21 hari sebelum masa tenang.

Iklan PSI dinilai melanggar karena memasang lambang dan nomor urut PSI sebagai peserta pemilu 2019 yang dianggap sebagai pencitraan diri partai.

PSI memasang iklan untuk menampilkan polling alternatif calon wakil presiden dan kabinet menteri untuk Presiden Jokowi untuk pemilu tahun depan. [rok]

Tags

Komentar

 
x