Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 Agustus 2018 | 00:53 WIB

Yasonna Sebut Draft PKPU Bertentangan Dengan UU

Oleh : Agus Iriawan | Kamis, 31 Mei 2018 | 13:57 WIB
Yasonna Sebut Draft PKPU Bertentangan Dengan UU
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan dirinya berada dalam posisi yang dilema ketika dihadapi dengan draft rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan anggota legislatif yang mengatur larangan bagi mantan narapidana koruptor untuk maju sebagai caleg.

"Saya dalam dilema, karena PKPU akan kita undangkan, kalau sudah di undangkan berarti kita menyetujui suatu peraturan di bawah UU bertentangan dengan UU," kata Yasonna di Gedung Kemenkum HAM, Kamis (31/5/2018).

Yasonna menilai draft PKPU tersebut bertentangan dengan UU. "Karena sangat bahaya kalau semua lembaga dapat membuat peraturan yang bertentangan dengan UU, hal ini menjadi persoalan kita," ujarnya.

Dia menyarankan KPU agar tidak membiasakan diri menabrak ketentuan perundang-undangan. "Kalau mereka mau buat UU, ya jadi anggota DPR," ucapnya.

Ia menyebut tujuan KPU agar caleg yang dihadirkan merupakan sosok yang bersih adalah hal yang kurang tepat.

Ia menyarankan agar KPU sebaiknya mengirim surat kepada semua pimpinan partai politik agar tidak mengajukan caleg mantan koruptor.

"KPU bisa kirim surat ke setiap pimpinan parpol dan mengumumkan siapa saja mantan koruptor yang maju kembali menjadi caleg. KPU mempunyai kewenangan secara teknis, " ucapnya.

Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya akan tetap menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) atas pelarangan mantan narapidana korupsi ikut caleg pada Pemilu 2019.

Wahyu mengungkapkan rencana KPU tersebut ditentang DPR, pemerintah dan Bawaslu, tetapi UU KPU disebutkan diperbolehkan tidak mematuhi permintaan mereka.

"Kalau dari UU KPU, KPU boleh membuat PKPI yang berbeda pandangan dengan DPR," kata Wahyu di Gado - Gado, Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5/2018).

Wahyu menjelaskan bahwa KPU memiliki alasan sendiri atas larangan mantan narapidan koruptor ikut caleg. [rok]

Tags

Komentar

x