Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 19 Desember 2018 | 03:23 WIB

Ubah Perpres Gaji BPIP untuk Megawati Cs

Oleh : R Ferdian Andi R | Rabu, 30 Mei 2018 | 19:09 WIB

Berita Terkait

Ubah Perpres Gaji BPIP untuk Megawati Cs
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Besaran gaji yang diterima Dewan Pengarah, Kepala, Deputi dan Tenaga Profesional di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendapat sorotan publik. Terutama dari sisi kepatutan dan beban kerja. Harusnya, segera ubah Perpres tersebut agar tidak menyakiti perasaan publik.

Peraturan Presiden No 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah diteken dan diundangkan pada 23 Mei 2018 lalu. Merujuk Pasal 3 Perpres 42/2018, para pengurus BPIP digaji sejak keberadaan Perpres 54/2017 dengan kata lain, pengurus BPIP bakal mendapat rapelan gaji sejak tahun lalu, tepatnya 7 Juni 2017.

Dalam Perpres tersebut diatur besaran gaji para pengurus BPIP. Ketua Dewan Pengarah yang diisi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dialokasikan mendapatkan gaji sebesar Rp112.548.000 tiap bulan.

Sementara anggota Dewan Pengarah yang terdiri terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya mendapat gaji sebesar Rp100.811.000 per bulan. Sedangkan Kepala BPIP Yudi Latif mendapatkan gaji Rp76.500.000 per bulan, Wakil Kepala Rp63.750.000, Deputi Rp51.000.000 serta Staf Khusus Rp36.500.000

Presiden Jokowi serta Menteri Keuangan secara kompak memastikan Perpres yang berisi besaran gaji kepada para pegiat BPIP telah sesuai dengan aturan. Jokowi menyebut besaran gaji pengurus BPIP berpijak pada analisa dari KemenPAN RB dan Kementerian Keuangan. "Itu berangkat dari hitung-hitungan dari kementerian yang ada," sebut Jokowi.

Setali tiga uang, Menteri Keuangan Sri Mulyani berdalih besaran gaji yang muncul di Perpres tersebut merupakan angka keseluruhan yang terdiri dari asuransi, tunjangan serta didominasi kegiatan operasional. Menurut Sri Mulyani, gaji pokok BPIP sama dengan pejabat lainnya Rp 5 juta serta tunjangan jabatan Rp13 juta. "Lebih kecil dibandingkan lembaga lain," kilah Sri Mulyani.

Para pegiat BPIP berdalih selama ini pihaknya sama sekali tidak menuntut soal besaran gaji. Kepala BPIP Yudi Latif mengklaim, sejumlah tokoh yang terlibat di dewan pengarah sama sekali tidak menuntut soal gaji. "Banyak orang tua terhormat di dewan pengarah yang tidak menuntut soal gaji," sebut Yudi Latif.

Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Bonyamin Saiman berencana melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Perpres 42/2018 terkait payung hukum soal besaran gaji BPIP. Harapannya Perpres tersebut dibatalkan.

Selain akan menggugat Perpres tersebut, MAKI juga mendatangi Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Kedatangan Bonyamin ke ORI terkait dugaan maladmiinistrasi dalam penerbitan Perpres tersebut. Salah satu yang disoal MAKI terkait ketentuan gaji yang berlaku surut dengan merujuk Perpres 54/2017. "Kalau dipaksakan berlaku surut, maka hanya boleh diterapkan pada tahun 2018 sesuai APBN 2018. Pencairan keuangan negara dibatasi hanya untuk tahun berjalan," sebut Bonyamin.

Selain hal tersebut, Bonyamin juga menilai keberadaan Dewan Pengarah di BPIP tidak memiliki landasan yuridis. Ia mencotohkan keberadaan Dewan Penasehat KPK yang keberadaannya berdasarkan perintah UU. Bonyamin juga menyoroti soal besaran gaji yang tidak memiliki tolok ukur. Ia merujuk Pasal 2 ayat (2) soal perjalanan dinas yang disebutkan Kepala BPIP diberikan setingkat menteri. "Sehingga timbul pertanyaan apakah Dewan Pengarah dapat dimaknai setingkat di atas menteri atau sama dengan Presiden," papar Bonyamin.

Masalah lainnya yang menjadi sorotan MAKI soal alokasi penganggaran melalui APBN kepada BPIP. Menurut dia, APBN 2018 belum memuat nomenkaltur penganggaran untuk BPIP. Idealnya, kata Bonyamin, jika memegang disiplin penganggaran keuangan negara maka BPIP baru bisa diberikan hak keuangan pada APBN 2019.

Sementara terpisah Adri Zulpianto, Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) yang terdrii dari Center Budget Analysis (CBA) dan Lembaga Kajian dan Analisa Kebijakan Publik (Kaki Publik) menilai besaran dan tingginya gaji BPIP merupakan bentuk ketidakadilan di tengah situasi ekonomi Indonesia seperti saat ini.

"Kami meminta kepada pengurus BPIP ketika sudah menerima gaji atau rapelan gaji, sebaiknya dapat mengembalikan uang tersebut ke kas negara untuk mencicil utang negara seperti yang dilakukan Malaysia," harap Adri.

Sebaiknya, Presiden Jokowi segera melakukan perubahan terhadap Pepres 42/2018. Protes keras publik atas besaran gaji BPIP di sisi lain soal catatan kritis materi Perpres yang dinilai menubruk sejumlah aturan harus ditangkap dengan baik oleh Jokowi.

Upaya ini untuk menjawab kegelisahan publik. Bukan saling lempar bola panas di antara kementerian. Perubahan Perpres ini juga setidaknya untuk menempatkan sosok yang disebut para negarawan di posisi Dewan Pengarah agar tidak terkena dampak negatif atas keberadaan Perpres ini. [*]

Komentar

x