Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 Agustus 2018 | 00:54 WIB

Legalitas Mengebiri Hak Politik Bekas Napi

Oleh : R Ferdian Andi R | Rabu, 30 Mei 2018 | 13:58 WIB
Legalitas Mengebiri Hak Politik Bekas Napi
(Foto: Ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menerbitkan Peraturan KPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang isinya di antaranya melarang bekas narapidana korupsi, narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak untuk maju dalam Pileg 2019. Polemik pun muncul.

Draft PKPU yang sedianya akan segera diteken KPU itu memunculkan satu norma di Pasal 6 ayat (1) huruf J yang isinya larangan bagi mantan natapidana untuk kejahatan tertentu maju menjadi calon anggota legislatif yakni "bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi".

Poin itulah yang saat ini menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaan yang muncul seperti apakah KPU memiliki kewenangan untuk menghilangkan hak politik seseorang yang merupakan salah satu hak dasar. Di sisi lain, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk menghadirkan pejabat negara yang memiliki integritas dan jejak rekam yang baik. Dua pikiran ini yang kini membayangi rencana PKPU tersebut.

Presiden Jokowi saat diminta komentar soal polemik rencana KPU tentang larangan menjadi caleg bagi bekas napi korupsi, mengatakan bila berpolitik merupakan hak setiap orang. Namun, kata Jokowi, KPU juga memiliki hak untuk membuat aturan.

"Kalau saya itu hak. Hak seseorang berpolitik. Tetapi KPU juga mungkin membuat aturan boleh ikut tapi diberi tanda tentang koruptor," sebut Jokowi di Universitas Uhamka, Jakarta Timur, Selasa (29/5/2018). Namun Jokowi tidak merinci lebih lanjut soal tanda bagi mantan napi korupsi.

Ketua DPR Bambang Soesatyo secara tegas menolak aturan tersebut. Ia berzlasan ketentuan soal mantan napi telah diatur dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan mantan napi yang sudah menjalani masa hukuman lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan sebagai anggota DPR selama mengumumkan ke publik mengenai kasus yang pernah menjeratnya. "Mantan terpidana korupsi boleh saja dicalonkan partainya jika memenuhi sejumlah syarat," ujar Bambang.

Ia menilai sikap KPU soal larangan mantan napi maju dalam pileg merupakan tindakan yang berlebihan. Menurut dia, seseorang akan kehilangan hak politiknya melalui putusan pengadilan. "Bukan diputuskan dalam aturan yang letaknya di bawah UU. Jika KPU masih bersikukuh mengeluarkan aturan tersebut, itu sama saja dengan melawan UU," ingat politisi Partai Golkar ini.

Di samping itu, Bambang menilai, peraturan KPU tersebut telah merampas hak dasar warga negara untuk dipilih dan memilih. Menurut dia, seorang mantan narapidana setelah menjalani hukumannya dan kembali ke masyarakat maka hak dan kewajibannya sama dengan warga negara lainnya. Itu dijamin dalam konstitusi kita. "Kecuali pengadilan saat memutus perkara yang bersangkutan memutuskan pencabutan hak politiknya," cetus Bambang.

Sementara terpisah Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan pelarangan seseorang menjadi caleg secara esensial merupakan dampak dari pencabutan hak politik yang dikenal sebagai pidana tambahan dalam criminal justice system. "Pihak yang berwenang melakukan pencabutan hak politik adalah pengadilan," ujar Arwani.

Ia juga menyebutkan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan MK No 4/PUU VII/2009 memberi batasan soal pencabutan politik hanya berlaku maksimal lima tahun setelah terpidana selesai menjalani hukuman serta jabatan yang boleh diduduki hanya jabatan yang dipilih oleh rakyat (political elected) bukan jabatan dari penunjukan (political appointed).

Dalam kesempatan tersebut Arwani menyebutkan rencana KPU yang melarang tiga jenis mantan napi dapat dipahami dengan maksud agar pemilu menghasilkan anggota DPR yang berintegritas. Menurut dia, hal tersebut sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara yakni asas kepentingan umum yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif. "Sebagaimanana diatur dalam UU No 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN," imbuh Ketua Fraksi PPP MPR RI ini.

Hanya saja, kata Arwani, bila terdapat warga negara yang merasa dirugikan dan menilai peraturan KPU tersebut bertentangan dengan peraturan lebih tinggi dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) untuk menguji legalitas peraturan KPU tersebut. "Namun, jika peraturan itu diterapkan, PPP siap," tandas Arwani.

Tags

Komentar

x