Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 13 November 2018 | 04:13 WIB

Koopssusgab Diharap Jaga Stabilitas Dunia Usaha

Selasa, 29 Mei 2018 | 13:07 WIB

Berita Terkait

Koopssusgab Diharap Jaga Stabilitas Dunia Usaha
Ketua Himpunan Pengusaha Koprs HMI (HIPKA), Kamrussamad - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Himpunan Pengusaha Koprs HMI (HIPKA), Kamrussamad berharap Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI yang diaktifkan kembali oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dapat menjamin keamanan terhadap aset investor dalam dan luar negeri.

"Investor meyakini dunia usaha bisa berkembang jika ada jaminan stabilitas keamanan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," kata Kamrussamad, Selasa (29/5/2018).

Menurut dia, para investor menilai keberadaan Koopssusgab akan menjamin keamanan situasi dan kondisi dari segala bentuk ancaman maupun teror yang belakangan terjadi di Indonesia, yakni Surabaya, Sidoarjo Jawa Timur dan penyerangan di Mapolda Riau.

"Kami harap pemerintah segera bergerak cepat untuk memulihkan kepercayaan investor setelah rentetan kejadian ledakan bom di Indonesia," ujarnya.

Sementara Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan urgensi dibentuknya Koopssusgab karena bermula dari kecenderungan kondisi strategis global saat ini yang tidak dapat diabaikan.

"Selain itu, utamanya juga untuk memastikan keamanan Indonesia secara keseluruhan termasuk untuk memajukan perekonomian dan investasi," kata Moeldoko.

Ia mencontohkan negara Spanyol yang relatif aman dan kaya pun ternyata muncul pihak-pihak yang ingin merdeka, sehingga hal seperti itu harus diantisipasi jangan sampai terjadi di Indonesia.

"Itu perkembangan suatu negara yang cukup damai, tahu-tahu ingin merdeka. Berikutnya perkembanhan terorisme di luar khususnya Arab, menjadi grup dengan adanya ISIS," ujarnya.

Menurut dia, keberadaan Koopssusgab menjadi pasukan super elit yang siaga apabila dibutuhkan sewaktu-waktu untuk mengamankan kondisi negara. Tentu, pelibatan Koopssusgab itu harus dalam kondisi eskalasi tinggi berdasarkan perintah Presiden Republik Indonesia.

Dimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendapatkan gambaran informasi terkini dari aktor keamanan negara, misalnya Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan Menteri Dalam Negeri.

"Presiden sebagai Panglima tertinggi nanti akan menunjuk aktor-aktor keamanan negara untuk mengatasi (ancaman) masalah lebih cepat," katanya.

Sementara, Moeldoko mengatakan untuk aturan teknis terkait Koopssusgab akan dirinci melalui Peraturan Presiden (Perpres).

"Perpres sebagai instrumen teknikal nanti akan dilahirkan segera," tandasnya. [ton]

Komentar

Embed Widget
x