Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 22 September 2018 | 19:08 WIB

KPK: Tak Ada Unsur Politis Dalam Menindak Cakada

Oleh : Ivan Sethyadi | Senin, 28 Mei 2018 | 15:34 WIB

Berita Terkait

KPK: Tak Ada Unsur Politis Dalam Menindak Cakada
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tak ada unsur politis dalam upaya penangkapan dan penahanan terhadap calon kepala daerah.

Isu politis KPK mencuat seiring dengan semakin dekatnya perhelatan Pilkada Serentak 2018.

"KPK memproses seseorang hingga menjadi tersangka, dan kemudian melakukan penahanan berarti sudah ada bukti yang kuat. Pasal 21 KUHAP misalnya, mengatur penahanan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana. Sedangkan penyidikan dilakukan jika sudah ada bukti permulaan yang cukup atau minimal dua alat bukti," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (28/5/2018).

Pihaknya saat ini fokus memperkuat kuat bukti-bukti yang dimiliki atas tindak pidana para calon pemimpin daerah tersebut. Setelah proses penyidikan ini, KPK menyerahkan kepada pengadilan untuk memutus perkara yang menjerat mereka.

"Untuk putusan pengadilan tentu kewenangan berada pada hakim di pengadilan tipikor di tiga tingkatan sampai berkekuatan hukum tetap," katanya.

Febri tak dapat memastikan kapan proses penyidikan para calon kepala daerah ini tuntas dan dilimpahkan ke pengadilan.

Febri hanya memastikan penyidikan kasus-kasus ini rampung sebelum masa penahanan para calon kepala daerah itu berakhir. Berdasar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penahanan para calon kepala daerah yang sebagian besar menjadi tersangka penerima suap itu dibatasi hingga 120 hari.

"Jika sudah ditahan, maka sebelum batas waktu penanganan habis sudah harus dilimpahkan. Tergantung berat ringan ancama. Kalau disangka Pasal 5, pasal 11 atau 13 maka masa penahanan maksimal 60 hari, tapi jika disangka Pasal 2, 3, 12 dan lainnya 120 hari," paparnya.

Sejak awal tahun 2018, KPK getol menangkap sejumlah kepala daerah atau penyelenggara negara yang diduga terlibat korupsi. Dari sejumlah nama itu, terdapat kepala daerah atau penyelenggara negara yang bertarung dalam Pilkada di daerah mereka.

Sejumlah calon kepala daerah itu, di antaranya Bupati Lampung Tengah yang juga calon Gubernur Lampung Mustafa, calon petahana Bupati Subang Imas Aryumningsih, calon petahana Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, calon petahana Wali Kota Malang Mochamad Anton serta anggota DPRD Malang yang bertarung dalam Pilkada Malang, Yaqud Ananda Qudban, Bupati Ngada dan calon Gubernur NTT Marianus Sae, mantan Wali Kota Kendari yang juga calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun, dan Bupati Kepulauan Sula yang juga calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus. [rok]

Komentar

x