Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 21 Agustus 2018 | 04:17 WIB

Penolakan DPR Larang Eks Napi Ikut Caleg Keliru

Oleh : Agus Iriawan | Sabtu, 26 Mei 2018 | 14:39 WIB
Penolakan DPR Larang Eks Napi Ikut Caleg Keliru
Dosen fakultas hukum Universitas Indonesia Satya Arinanto

INILAHCOM, Jakarta - Dosen fakultas hukum Universitas Indonesia Satya Arinanto menilai adanya penolakan rencana Peraturan Komisi Pemilihan Umun (PKPU) terkait larangan mantan napi korupsi oleh Komisi II DPR merupakan hal yang keliru.

Satya menyebutkan DPR, pemerintah dan Bawaslu bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"KPU harusnya tidak perlu konsultasi, kalau tidak sesuai bisa ajukan judicial review ke MK, hal ini awalnya sudah tidak benar, jadi rancangan tersebut menjadi tarik ulur karena dikonsultasikan dulu ke DPR," kata Satya di Gado - Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5/2018).

Dia juga menanyakan alasan sikap DPR soal penolakan rancangan PKPU tersebut berbeda dengan DPD yang melarang mantan napi untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

"Kenapa DPD tidak dipersoalkan, padahal semua menghadapi hal yang sama," keluhnya.

Dia menduga alasan DPR tersebut karena banyak calon yang korupsi, harusnya cari calon lain yang bersih, karena hal ini untuk menciptakan pemerintahan yang bersih," jelasnya.

Ia juga menyayangkan sikap KPU yang melakukan konsultasi soal rancangan PKPU tersebutke DPR. "KPU tidak harus konsultasi ke DPR kalau menerapkan satu norma," ucapnya.

Sebelumnya DPR, pemerintah dan Bawaslu menilai PKPU soal pelarangan mantan napi korupsi tidak sesuai UU 7/2017 tentang Pemilu.

Bahkan KPU dinilai telah melampaui kewenangan karena harusnya pelarangan mantan napi korupsi yang ikut nyaleg diputuskan oleh Pengadilan. [rok]

Tags

Komentar

x