Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 21 Agustus 2018 | 04:17 WIB

2 Komisioner KPU Puncak Dipecat DKPP

Oleh : Agus Iriawan | Jumat, 25 Mei 2018 | 20:29 WIB
2 Komisioner KPU Puncak Dipecat DKPP
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kuasa Hukum paslon Refinus Telenggen-David Ongomang (Tenang), Laode M. Rusliadi, mengatakan pleno penetapan paslon tunggal, Willem Wandik - Pellinus Balinal (Willem-Pelinus), di Pilkada Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, dianggap tidak sah. Sebab, sehari setelah pleno penetapan digelar, dua orang komisioner KPU langsung diberhentikan sementara oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Laode menyebut ada dua fakta yang menguatkan keberpihakan penyelenggara terhadap calon tunggal di Pilkada Puncak.

Menurutnya, diloloskannya berkas Cawabup Alus UK Murib yang sebelumnya berpasangan dengan incumbent Willem Wandik saat pendaftaran.

Sementara itu, putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura pada 7 Mei 2018 resmi memvonis Alus sebagai terpidana kasus ijazah palsu dan telah berkekuatan hukum tetap. Bahkan, fakta putusan Pengadilan Tinggi Jayapura bernomor 30/Pid.Sus/2018/PT JAP telah menolak banding yang diajukan Cawabup Alus Murib.

"Yang mana sebelumnya, Alus telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Nabire dengan pidana penjara selama 1 tahun karena menggunakan ijazah palsu saat pendaftaran sebagai Cawabup," kata Laode saat dihubungi INILAHCOM, Jumat (25/5/2018).

Diloloskannya cawabup berijazah palsu oleh KPU membuktikan keberpihakan penyelenggara terhadap paslon tersebut. Apalagi, dari tiga Paslon yang awalnya mendaftar, KPU Puncak hanya menetapkan satu paslon, yakni Willem-Alus. Paslon Refinus-David dan satu kandidat independent lainnya dianggap sengaja dijegal oleh penyelenggara.

Fakta kedua, kata Laode, KPU Puncak disebut telah melabrak PKPU dengan memaksakan pleno pergantian Alus sebagai Cawabup dan menetapkan Pellinus Balinal sebagai pasangan pendamping baru bagi calon petahana Willem Wandik di Jakarta, Rabu (23/5/2018) kemarin.

Berdasarkan ketentuan PKPU nomor 3 Tahun 2017 pasal 82 huruf (a), vonis pidana bagi kandidat yang telah berkekuatan hukum tetap harus segera direspons dan disepakati oleh gabungan parpol pengusung dengan menunjuk calon pengganti terhitung 7 hari pasca putusan inkrah ditetapkan.

"Akan tetapi, penunjukan calon pengganti oleh parpol pengusung Willem-Pellinus berdasarkan tenggang waktu 7 hari telah melewati batas waktu sehingga dinyatakan gugur berdasarkan aturan," ujarnya.

Selain itu, kata Laode, sehari pasca pleno KPU Puncak, DKPP lalu menonaktifkan sementara Ketua KPU Puncak, Elianus Kiwak dan satu Komisioner lainnya, Aten Mom, karena merangkap sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Fakta dua komisioner KPU merangkap sebagai ASN jelas telah mencederai netralitas penyelenggara di Pilkada Puncak. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami menganggap SK yang telah ditetapkan KPU Puncak tidak sah karena menyalahi prinsip independensi," ujarnya.

Diketahui, sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap komisioner KPU Puncak dengan perkara nomor 62/DKPP-PKE-VII-2018 telah digelar di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2018) sore.

DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada teradu, Aten Mom, selaku anggota KPU Kabupaten Puncak sampai membuat surat permohonan cuti sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena menjadi Anggota KPU Kabupaten Puncak yang dibuktikan dengan tanda terima dari instansi yang berwenang paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibacakannya putusan.

DKPP juga menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada teradu, Erianus Kiwak, selaku ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Puncak sampai membuat surat pengunduran diri sebagai CPNS atau mundur sebagai penyelenggara pemilu yang dibuktikan dengan tanda terima dari instansi yang berwenang paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibacakannya putusan tersebut.

Sementara, ketua tim sukses Refinus-David, Pisai Weya mengaku yakin jagoannya bakal diakomodir sebagai peserta di Pilkada Puncak. Pisai menepis jika hanya ada calon tunggal di Pilkada Puncak. Alasannya, KPU RI telah melakukan supervisi terhadap Pilkada Puncak melalui KPU Provinsi Papua perihal tahapan pencalonan Pilkada Puncak 2018.

"Kami optimis berdasarkan kebenaran yang kami perjuangkan. Karena Kecurangan dan keberpihakan yang dilakukan KPU Puncak telah mulai terungkap," ujar Pisai. [rok]

Tags

Komentar

x