Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 21 Juni 2018 | 19:21 WIB
 

'Politik' THR Jokowi Dikritik

Oleh : R Ferdian Andi R | Kamis, 24 Mei 2018 | 16:45 WIB
'Politik' THR Jokowi Dikritik
Presiden Joko Widodo (Jokowi) - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah resmi menerbitkan payung hukum pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 untuk pensiunan, PNS, TNI dan Polri. Tentu kalangan PNS pensiunan serta TNI/Polri menyambut gembira kebijakan ini meski memunculkan polemik.

"Yang istimewa tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. THR tahun ini akan diberikan pula kepada pensiunan," sebut Jokowi saat mengumumkan soal THR dan gaji 13 di Istana Negara, kemarin.

Kebijakan tersebut bukan tanpa risiko. Alokasi untuk memenuhi anggaran THR dan gaji 13 membengkak menjadi 68,9% dibanding tahun lalu. Khusus untuk pembiayaan program ini, uang negara tersedot sebanyak Rp35,76 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani berdalih, besar anggaran tersebut telah sesuai dengan UU No 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018. "Untuk jumlahnya sesuai UU APBN, yaitu UU Nomor 15/2017 mengenai APBN tahun 2018," sebut Sri Mulyani.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai kebijakan pemberian THR dan gaji 13 untuk pensiun, tak lebih memiliki motif politik. Ia mencurigai, kebijakan tersebut justru dilakukan saat ini menjelang pemilu 2019. "Kenapa gak dilakukan kemarin-kemarin atau tahun-tahun lalu karena ini tahun politik, tahun politik bertepatan dengan Ramadhan dan Idul Fitri terakhir sebelum Pilpres," sebut Fadli di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Fadli menyebutkan semestinya pemerintah memprioritaskan untuk menuntaskan persoalan pegawai honorer yang sampai saat ini statusnya menggantung. Ia menyebut sejumlah profesi seperti guru honorer, penyuluh serta inseminator. "Mereka honornya Rp100-200 ribu. Kalau memang anggaran sampai puluhan triliun kenapa tidak diprirotaskan untuk honorer, supaya ada kejelasan," tegas Fadli.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto yang menyebutkan seharusnya pemerintah mengalokasikan anggaran THR dan gaji 13 tersebut untuk tenaga honorer. "Kenapa uang Rp35 triliun gak digunakan untuk tenaga honorer, padahal selama ini tenaga honorer gak sampe Rp35 triliun, cukup hanya Rp3 triliun yang kita hitung," sebut Yandri

Sementara terpisah Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengatakan lebaran tahun ini merupakan pesta bagi PNS. Dia menyebutkan pemberian THR dan gaji 13 tersebut sebagai reward atas kinerja PNS yang dinilai semakin baik. "Padahal CBA (Center For Budget Analysis) melihat bahwa kinerja PNS dari kontek penyerapan atau realisasi anggaran atauAPBN pada April tidak semua kementerian baik atau tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya," sebut Uchok.

Harusnya, kata mantan aktivis 1998 ini, pemerintah bersikap lebih cerdas dengan mengalokasikan anggaran sebesar itu untuk mencicil utang negara. "Padahal kalau pemerintah cerdas, anggaran sebesar itu, bisa untuk mencicil utang negara yang sudah mencapai sebesar Rp4.180 triliun," saran Uchok. Ia juga meminta Jokowi meniru pemerintahan Mahathr Muhamad yang memotong gaji menteri sebesar 10 persen dari gajinya untuk membayar utang negara. [*]

Komentar

 
x