Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 20 Juli 2018 | 17:27 WIB
 

Pergerakan Kopsussgab di Bawah Kewenangan Jokowi

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Sabtu, 19 Mei 2018 | 02:01 WIB
Pergerakan Kopsussgab di Bawah Kewenangan Jokowi
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan kehadiran kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI dalam memerangi kejahatan terorisme dipastikan tidak akan menimbulkan ketakutan baru di tengah masyarakat.

"Siapa bilang (ada TNI takutnya jadi teror baru)? Nggak ada," ucap Moeldoko di area Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Dia menambahkan, kehadiran Koopssusgab TNI yang menurunkan seluruh matra untuk terlibat dalam pemberantasan terorisme tidak akan mengambil peran dan tugas Densus 88 Anti Teror Polri.

"Nggak ada (kerjaan Densus 88 diambil), siapa yang ambil? Ngapain ambil kerjaan orang lain," ujar mantan Panglima TNI ini.

Moeldoko meminta kepada semua pihak agar mengartikan diaktifkannya lagi Koopssusgab ini secara utuh, jangan sepotong-sepotong sehingga menjadi berita miring.

Menurutnya, pergerakan Koopssusgab tergantung dari tingginya spektrum ancaman teroris bagi Indonesia.
Pasalnya, hal itu sudah diatur di dalam Pasal 7 Undang-undang TNI.

"Bahwa ada operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP) yang terdiri dari 14 poin. Nah, disitu macam-macam poinnya termasuk menangani terorisme. Kapan digunakan? Tergantung dari spektrum ancaman. Kalau sudah tinggi dan memerlukan TNI, jalan. Siapa yang memerintahkan, pasti presiden," paparnya.

Ia menambahkan, meskipun Koopssusgab merupakan domain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, tapi pergerakannya tetap harus atas restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Kepala Negara.

Sementara itu, untuk yang memetakan tentang situasi adalah Kapolri terkait spektrum tinggi ancaman tersebut.

"Makanya kita siapkan sepenuhnya, penggunaan tergantung Kapolri. Begitu minta dimainkan oleh Kapolri, mainkan. Kapolri pasti akan mengitung faktor lain yang akan menentukan penugasan ini apa," katanya.

Dengan demikian, Moeldoko mengatakan tidak ada aturan perundang-undangan yang ditabrak dalam menghidupkan kembali

"Koopssusgab TNI untuk terlibat memerangi kejahatan terorisme di Indonesia. Karena, dasar hukumnya ada Undang-undang TNI dan itu masih domain Panglima TNI," katanya.

Adapun penggunaannya, kata Moeldoko, harus tetap meminta restu kepada presiden, sehingga Panglima TNI tidak boleh sembarangan bertindak sebelum mendapat restu dari Jokowi.

"Harus ada restu presiden. Masa kita negara ini sudah tahu kira-kira ancaman ke depan seperti apa, ah ntar aja deh buatnya tenang Belanda masih jauh. Gak boleh gitu, harus sekarang dibentuk, ada apa-apa sikat," tandasnya.

Komentar

x