Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 24 Mei 2018 | 01:33 WIB
 

Kabareskrim Pastikan Akan Selidiki Kasus PSI

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Jumat, 18 Mei 2018 | 21:24 WIB
Kabareskrim Pastikan Akan Selidiki Kasus PSI
Komjen Pol Ari Dono Sukmanto - (Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Kabareskrim, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan bakal menyelidiki laporan dari Bawaslu RI terhadap Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yakni Raja Juli Antoni.

"Pasti penyelidikan," kata Ari Dono di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Menurut dia, pihaknya optimis untuk memproses laporan Bawaslu terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh PSI itu dalam jangka waktu yang telah ditentukan yakni 14 hari.

"Wah Insya Allah ya," ujarnya.

Ia menjelaskan kasus dugaan tindak pemilu yang dilaporkan Bawaslu terhadap PSI ini masuk dalam ranah Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu), maka penanganannya lewat Bawaslu dulu untuk kemudian dimusyawarahkan.

"Kalau kira-kira itu pelanggaran masuknya ke KPU, kalau bagian dari tindak pidana itu akan masuk diproses di Gakumdu bukan di Bareskrim. Nanti dibahas di Gakumdu dulu (soal mencuri start kampanye)," jelas dia.

Untuk diketahui, Bawaslu RI secara resmi melaporkan dua orang pengurus PSI ke Bareskrim Polri pada tanggal 17 Mei 2018 adalah Polisi Nomor: LP/B/646/V/2018/BARESKRIM dan diperoleh Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/569/V/2018/BARESKRIM.

Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan laporan tersebut sebagai tindak lanjut temuan Bawaslu dan pembahasan di sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), terkait munculnya iklan PSI sebelum masa kampanye dimulai.

"Temuan dari kami ada dua terlapor yang diduga yaitu Sekjen Raja Juli Antoni dan Wasekjen, Chandra Wiguna," kata Abhan.

Abhan menyebut iklan Partai PSI muncul di beberapa media cetak nasional dan daerah pada 23 April 2018 menampilkan identitas partai seperti lambang partai dan nomor urut peserta pemilu.

Selain itu, ada juga foto Jokowi yang ditampilkan, serta hasil survei partai yang berjudul 'Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Jokowi yang berisi nama dan foto calon cawapres, calon menteri periode 2019-2024

Dia menjelaskan PSI diduga melanggar Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk dalam kegiatan melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan hal ini masuk dalam ranah hukum pidana pemilu.

"Tanggal 16 telah final, kesimpulan atas tindakan PSI diduga ada dugaan pelanggaran pidana pemilu, khsusunya kualifikasi kampanye di luar jadwal 492 UU pemilu dan telah memenuhi ayat 35," jelasnya.

Menurut dia, meski PSI tidak memasukan visi dan misi maupun program, tetapi PSI telah memenuhi unsur kampanye sebab sudah adanya citra diri.

"Kalau dari kasus yang terjadi di PSI telah memenuhi unsur keterpenuhi meskipun tidak ada visi misi tetapi telah memenuhi unsur kampanye," ujarnya.

Selain kedua pengurus tersebut, ada kemungkinan adanya pihak lain yang ikut bertanggung jawab. Dan berharap agar kasus ini bisa dilanjutkan ke penuntutan dan pelimpahan ke pengadilan.

"Masih akan diuji pada pengadilan harapan kami masih sama, tidak menutup kemungkinan pihak lain ada yang bertanggung jawab," jelas dia.

Menurut dia, semuanya tidak lepas dari kerja sama di Sentragakumdu, Bawaslu, penyidik, dan jaksa. "Untuk di kepolisian diberi waktu 14 hari," tandasnya.[jat]

Komentar

 
Embed Widget

x