Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 24 Mei 2018 | 01:29 WIB
 

Sidang Fredrich

Ahmad Yani: Korupsi Bukan Kejahatan Luar Biasa

Oleh : Ivan Setyadi | Jumat, 18 Mei 2018 | 19:01 WIB
Ahmad Yani: Korupsi Bukan Kejahatan Luar Biasa
Advokat Ahmad Yani - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Advokat Ahmad Yani menyebutkan korupsi bukan suatu kejahatan luar biasa atau extraordinary. Menurut mantan anggota DPR ini, kategori kejahatan luar biasa yaitu kasus terorisme dan narkoba.

"Extraordinary ini literatur saya, korupsi tidak masuk tindak kejahatan luar biasa. Yang masuk extraordinary narkoba dan terorisme," ujar Ahmad Yani saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Ahmad Yani dihadirkan terdakwa Fredrich Yunadi untuk menjelaskan undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

Mendengar penjelasan tersebut, Jaksa KPK Roy Riadi pun merasa heran."Jika ahli menyebutkan korupsi bukan luar biasa kenapa membentuk UU perlu korupsi itu diberantas dan dianggap kejahatan?" kata jaksa KPK kepada Yani.

Yani pun menanggapi pertanyaan jaksa KPK. Menurut Yani, saat itu lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan Agung belum optimal memberantas korupsi.

"Sudah jelaskan, kenapa KPK dibentuk? Ada institusi Polri dan Kejagung belum optimal maka KPK dibentuk. Apakah KPK bersifat ad hack maka menurut saya bersifat ad hock," jelas dia.

Selain itu, Yani juga mengatakan seseorang yang diduga terkena Pasal 21 UU Tipikor yaitu merintangi penyidikan proses hukum bukan masuk ranah tindak pidana korupsi.

Misalnya kasus yang menjerat mantan anggota DPR Miryam S Haryani kasus keterangan palsu proyek e-KTP seharusnya masuk ranah tindak pidana umum.

"Seperti Miryam, korupsi ditangani KPK. Keterangan palsu ditangani penyidik lain," tutur Yani.

Dalam kasus ini, Fredrich didakwa bersama-sama dengan dokter Bimanesh Sutarjo melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Hal itu dalam rangka menghindari pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).[jat]

Komentar

 
Embed Widget

x