Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 16 Oktober 2018 | 03:35 WIB

KPK Perpanjang Masa Tahanan Bupati Mojokerto

Oleh : Ivan Setyadi | Jumat, 18 Mei 2018 | 18:49 WIB

Berita Terkait

KPK Perpanjang Masa Tahanan Bupati Mojokerto
Jubir KPK, Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka kasus penerimaan suap dan gratifikasi Mustofa Kamal Pasa.

Mustofa sendiri merupakan Bupati Mojokerto yang diduga menerima suap senilai Rp 2,7 miliar dari Ockyanto dan Onggo terkait dengan pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan Izin mendirikan bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Mojokerto.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan oleh penuntut umum selama 40 hari dimulai tanggal 20 Mei 2018 - 28 Juni 2018 untuk tersangka MKP (Mustofa Kamal Pasa)," ujar Jubir KPK, Febri Diansyah, Jumat (18/5/2018).

Penyidik kata Febri, masih membutuhkan beberapa keterangan saksi lain untuk merampungkan berkas penyidikan Mustofa.

Apalagi, KPK juga tengah mengendus dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan telekomunikasi dalam kasus ini.

Mustofa disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Ockyanto dan Onggo Wijaya disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara untuk kasus penerimaan gratifikasi KPK juga menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto periode 2010-2015, Zainal Abidin sebagai tersangka.

Zainal diduga secara bersama-sama dengan Mustofa menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dalam kasus ini, KPK menduga keduanya menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk proyek pembangunan jalan di tahun 2015, serta sejumlah proyek lainnya yang ada di Pemkab Mojokerto.

Mustofa dan Zainal pun disangkakan melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. [ton]

Komentar

Embed Widget
x