Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 23 Mei 2018 | 23:29 WIB
 

KPK Usut Rekening Koran Proyek Menara di Mojokerto

Oleh : Ivan Setyadhi | Kamis, 17 Mei 2018 | 20:32 WIB
KPK Usut Rekening Koran Proyek Menara di Mojokerto
(Foto: Inilahcom/Agus Priatna)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelisik dugaan kongkalikong dalam proyek pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015.

Hari ini, Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk, Herman Setya Budi menjalani pemeriksaan penyidik KPK.

"Mengkonfirmasi sejumlah dokumen yang disita dalam kegiatan penggeledahan sebelumnya, di mana ditemukan rekening koran salah satu korporasi," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah mengenai materi pemeriksaan Herman di KPK, Kamis (17/5/2018).

Namun, Febri enggan merinci lebih detail kemana arah pemeriksaan penyidik melalui rekening koran tersebut.

Selain bos PT Tower Bersama itu, pada pemeriksaan kali ini penyidik juga ikut memanggil saksi lain yakni Direktur PT Tower Bersama Budianto Purwahjo, Division Head Finance and Treasury PT Tower Bersama Alexandra Yota Dinarwanti, Operation Maintenance PT Protelindo Handi Prabowo.

Tim penyidik KPK sebelumnya memang telah menggeledah kantor PT Tower Bersama di The Convergence Indonesia dan kantor PT Protelindo di Menara BCA. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen dan surat elektronik yang diduga berkaitan dengan dugaan kasus suap tersebut.

KPK menetapkan Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka dalam dua perkara. Dua perkara yang menjerat orang nomor satu di Mojokerto itu yakni suap dan gratifikasi.

Pada kasus pertama, Mustofa diduga telah menerima suap atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. Mustofa dijerat sebagai tersangka bersamadengan Permit and Regulatory Division Head Tower Bersama Group, Ockyanto; dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Onggo Wijaya.

Dalam kasus ini, Mustafa diduga menerima suap dari Ockyanto dan Onggo Wijaya sebanyak Rp2,7 miliar untuk memuluskan pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojoekerto tahun 2015.

Kemudian, Mustofa ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi bersama dengan Kadis PUPR Pemkab Mojokerto tahun 2010-2015, Zainal Abidin. Keduanya diduga menerima gratifikasi atas proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk pembangunan jalan di tahun 2015. [ton]

Komentar

 
Embed Widget

x