Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 23 Mei 2018 | 23:35 WIB
 

Koopsussgab Antiteror Kebijakan untuk Siapa?

Oleh : R Ferdian Andi R | Kamis, 17 Mei 2018 | 17:46 WIB
Koopsussgab Antiteror Kebijakan untuk Siapa?
Kepala KSP Moeldoko - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsussgab) TNI diklaim Kantor Staf Presiden (KSP) telah aktif untuk menangani aksi teror yang belakangan marak di Tanah Air. Padahal di saat bersamaan, DPR dan pemerintah tengah memfinalkan draft perubahan UU Anti Terorisme. Koopsussgab untuk siapa?

Di balik maraknya aksi teror di sejumlah daerah di Indonesia, aksi cekatan muncul dari Kantor Staf Presiden (KSP) pimpinan Moeldoko, mantan Panglima TNI. Ia menyebutkan Presiden Jokowi telah menyetujui pengaktifan kembali Koopsussgab TNI dan diresmikan secara definitif oleh Panglima TNI. "Sudah direstui Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI," ujar Kepala KSP Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (17/5/2018).

Moeldoko menyebutkan pengaktifan Koopsussgab tak perlu menunggu proses finalisasi pembahasan RUU Anti Terorisme yang saat ini sedang dibahas di DPR bersama pemerintah. "Sekarang ini pasukan sudah disiapkan," tegas Moeldoko seraya menambahkan, tidak perlu menunggu usainya pembahasan RUU Anti Terorisme.

Koopsussgab TNI sebelumnya pernah aktif di era kepemimpinan Moeldoko sebagai Panglima TNI dan Purnomo Yusgiantoro sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden SBY.

Terkait dengan Koopsussgab TNI ini landasan hukum yang dijadikan rujukan yakni UU No 34 Tahun 2004 tentang Tenatara Nasional Indonesia (TNI). Di Pasal 7 ayat (1) dan (2) diatur soal tugas pokok TNI yang diatur yakni operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Terkait dengan operasi militer selain perang salah satunya disebutkan tugas pokok TNI yakni mengatasi aksi terorisme (Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 UU No 34/2004).

Sementara terpisah Ketua Setara Institute Hendardi menggarisbawahi rencana pengaktifan kembali Koopsussgab TNI secara prinsipil tidak ada masalah jika sesuai ketentuan di Pasal 7 UU No 34/2004 tentang TNI. "Dimana pelibatan TNI bersifat sementara dan merupakan last resort atau upaya terakhir dengan skema perbantuan terhadap Polri yang beroperasi dalam kerangka integrated criminal justice system," ingat Hendardi dalam siaran persnya, Kamis (17/5/2018).

Hendardi mengingatkan agar setiap pihak dapat menahani diri dan secara cerdas memaknai perintah Presiden tentang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme di Tanah Air dengan tidak membuat kegaduhan baru dan kesan menimbulkan kepanikan yang berlebihan.

"Bahkan, perbantuan militer juga hanya bisa dibenarkan jika situasi sudah di luar kapasitas Polri (beyond the police capacity). Polisi dan BNPT telah bekerja optimal meringkus jejaring terorisme dan menjalankan deradikalisasi. Jika membandingkan peristiwa yang terjadi dan peristiwa teror yang bisa dicegah, maka sesungguhnya Polri dan BNPT telah bekerja optimal," urai Hendardi.

Bila pun Kopssusgab TNI diaktifkan kembali, Hendardi mengingatkan agar Koopsussgab TNI tetap di bawah koordinasi Polri serta memiliki pembatasan soal waktu operasi tersebut. "Tanpa pembatasan, apalagi di luar kerangka sistem peradilan pidana, Koopssusgab hanya akan menjadi teror baru bagi warga negara," ingat Hendardi.

Hendardi kuatir, penggunaan operasi tentara akan menimbulkan tindakan represi sebagaimana terjadi selama orde baru potensial terulang. Ia juga mengkuatirkan operasi tersebut rentan menjadi alat politik untuk kepentingan pemilu 2019. "Cara ini juga rentan menjadi instrumen politik elektoral pada Pilpres 2019," ingat Hendardi.

Ia berharap agar Presiden Jokowi dapat mendisiplinkan jajarannya yang mengambil langkah-langkah kontraproduktif dan bertentangan dengan semangat kepatuhan pada rule of law dan penghormatan pada hak asasi manusia. Cara-cara represi, kata Hendardi, justru akan menjauhkan warga dengan Jokowi yang akan berlaga kembali di Pilpres 2019.

"Dibanding menghidupkan kembali Komando tersebut, Jokowi lebih baik turut aktif memastikan penyelesaian pembahasan revisi RUU Antiterorisme. Karena dalam RUU itulah jalan demokratis dan ramah HAM," pungkas Hendardi. [*]

Komentar

 
Embed Widget

x