Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 12 Desember 2018 | 04:57 WIB

KPK Akan Awasi Tata Pemerintahan Bengkulu Selatan

Oleh : Ivan Setyadhi | Rabu, 16 Mei 2018 | 21:42 WIB

Berita Terkait

KPK Akan Awasi Tata Pemerintahan Bengkulu Selatan
(Foto: Inilahcom/Agus Priatna)

INILAHCOM, Jakarta - Perbuatan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud beserta istri dan keponakannya membuat KPK geram.

Pasalnya, wilayah administrasi Dirwan masuk dalam daftar daerah yang mendapat pendampingan oleh KPK.

"Sebenernya setelah kejadian tim pencegahan telah dampingi 10 kab kota termasuk Bengkulu sendiri. Terkait tata kelola pemerintahan, pengadaan barang dan jasa dan pengerjaan infrastruktur di sana," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Rabu (16/5/2018).

KPK kata Basaria, prihatin atas kejadian ini dan berjanji akan lebih memperketat pendampingan serta pengawasan terhadap pemerintah daerah yang masuk wilayah rawan korupsi. Termasuk Bengkulu Selatan.

"Jadi besok kita turunkan tim khusus untuk Bengkulu Selatan untuk lakukan pendampingan yang lebih detail lagi," tegasnya.

KPK resmi menetapkan Dirwan Mahmud beserta istri,Hendrati, juga keponakan Nursilawati, (Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan) dan seorang kontraktor bernama Juhari sebagai tersangka.

Mereka terlibat korupsi pengerjaan proyek infrastruktur di wilayah Bengkulu Selatan dengan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 85 juta dan bukti transfer senilai Rp 15 juta.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Dirwan, Hendrati, dan Nursilawati yang menyandang status tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Sementara Juhari yang ditetapkan Sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001," demikian Basaria menyampaikan. [ton]

Komentar

Embed Widget
x