Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 17 Agustus 2018 | 17:02 WIB

Jokowi Sindir SBY Soal BBM, Koalisi 2019 Menjauh?

Oleh : R Ferdian Andi R | Rabu, 16 Mei 2018 | 17:40 WIB
Jokowi Sindir SBY Soal BBM, Koalisi 2019 Menjauh?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo tak cukup sekali mengungkit kebijakan pemerintahan sebelum dirinya. Saat di hadapan kader PPP, Jokowi kembali menyindir kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Koalisi Demokrat-Jokowi kian jauh?

Di hadapan kader PPP dalam acara workshop nasional anggota DPRD PPP, Rabu (15/5/2018), Presiden Joko Widodo mengungkapkan kebijakan energi di pemerintahannya. Dia menyinggung soal kebijakan satu harga yang dikeluarkan sejak dirinya menjabat sebagai Presiden RI.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menyinggung besaran subsidi di era pemerintahan sebelumnya yang cukup besar yakni Rp340 triliun namun tidak memiliki kesamaan harga. "Dulu subsidi Rp340 triliun, kenapa harga nggak bisa sama? Ada apa? Kenapa nggak ditanyakan?" ujar Presiden Jokowi.

Pernyataan ini sebenarnya bukan kali pertama disampaikan Jokowi di depan publik. Pada akhir 2016, Jokowi juga menyampaikan hal yang sama saat di hadapan kader partai Hanura. Kala itu, Jokowi menyebut, subsidi BBM di pemerintahan sebelumnya sebesar Rp300 triliun hanya dinikmati oleh orang yang memiliki mobil.

"Mestinya subsidi ini diberikan kepada mereka yang tidak mampu, tetapi ini terbalik," sebut Jokowi di hadapan kader Partai Hanura dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura (21/12/2016).

Pernyataan Jokowi di hadapan kader PPP pada Rabu (15/5/2018) rupanya menjadi perhatian SBY. Melalui akun Twitternya @SBYUdhoyono, memberi perhatian terkait dengan kritik Jokowi terhadap kebijakan di bidang energi di masa pemerintahan dia. Namun, SBY tampak enggan meladeni kritik Jokowi tersebut. "Saya minta para mantan menteri & pejabat pemerintahan di era SBY, para kader Demokrat & konstituen saya, TETAP SABAR," tulis SBY.

SBY mengaku dirinya bisa saja menjelaskan ihwal kebihakan di bidang energi selama di pemerintahannya. Hanya saja, kata Ketua Umum Partai Demokrat dirinya enggan menanggapi persoalan tersebut. "Tak perlu dan tak baik di mata rakyat. Apalagi saat ini kita tengah menghadapi masalah keamanan, politik & ekonomi," sebut SBY.

Kendati SBY menahan diri atas sindirian Jokowi terkait kebijakan energi, namun rupanya tak menghentikan protes kader Partai Demokrat atas kritik Jokowi ke pemerintahan SBY. Setidaknya melalui tanda pagar #MaludongJKW dan #SBYJelaskan protes itu muncul.

Seperti cuitan pemilik akun @didikpambudi yang merupakan kader Partai Demokrat menulis "Kejar teroris sampai ujung langit, kuatkan rupiah, bangun ketahanan pangan... Jangan menyalahkan Pemerintahan SBY yg sudah diapresiasi dunia. Gak etis dan gak pas, Bung. #MaludongJKW"

Suara kader Partai Demokrat terhadap pemerintahan Jokowi memang dalam beberapa kesempatan cukup kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi. Walaupun, di tingkat elit Partai Demokrat, tampak sebelumnya ada upaya untuk melakukan pendekatan politik dengan pihak pemerintahan Jokowi. Seperti komunikasi politik yang dirintis Agus Harimurti Yudhoyono dengan sejumlah elit politik, tak terkecuali dengan kalangan elit koalisi pemerintah.

Namun, belakangan jika melihat tampilan di luar tampak sulit mempertemukan Partai Demokrat dengan mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang. Setidaknya, pernyataan Jokowi yang kerap menuding pemerintahan sebelumnya menjadi faktor yang menjadi pertimbangan Partai Demokrat bila mendukung Jokowi.

Di samping itu, dalam kesempatan kunjungan politik SBY ke Banten beberapa waktu lalu yang menyiratkan untuk mencalonkan capres di luar kandidat petahana. "Saya akan pasangkan nanti, capres-cawapres yang mengerti keinginan rakyat. Insya Allah nanti ada pemimpin baru yang amanah, cerdas dan memikirkan rakyat banyak," kata SBY di hadapan ratusan ulama, santri dan masyarakat Kota Cilegon, Banten, Minggu (24/4/2018) bulan lalu.

Sementara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku pihaknya saat ini cukup intensif melakukan komunikasi politik dengan pihak Partai Demokrat. Ia berharap, Partai Demokrat dapat bergabung dengan koalisi dengan Partai Gerindra.

"Komunikasi kita dengan Demokrat juga baik. Insyaallah dalam berita yang kami dengar mulai ada komunikasi-komunikasi yang baik antara kedua belah pihak," harap Muzani di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Komentar

x