Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 22 Oktober 2018 | 14:08 WIB

Rita Anggap Puasa di Rutan Seperti di Pesantren

Oleh : Ray Muhammad | Rabu, 16 Mei 2018 | 15:24 WIB

Berita Terkait

Rita Anggap Puasa di Rutan Seperti di Pesantren
Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari - (Foto: Isitmewa)

INILAHCOM, Jakarta - Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari mengatakan dirinya akan lebih mendalami agama selama menjalani ibadah puasa Ramadan sebagai tahanan KPK.

Ia mengatakan selama ini memang menyempatkan untuk mengaji. Saat bulan puasa, tentunya ia akan lebih bertekad untuk semakin rajin beribadah.

"Aku tuh, sehari setengah juz. Akan tetapi, jangan tanya aku hafal (Alquran) atau nggak karena memang nggak hafal. Aku hafalin semua ayat-ayat pendek daripada nggak ada kerjaan," kata Rita di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (16/5/2018).

Adapun selama puasa, Rita menuturkan dirinya akan menghabiskan waktu ngabuburit dengan menonton drama India di televisi bersama tahanan-tahanan lainnya.

"Intinya nggak ada perubahan-perubahan. Paling tempat saja dan aku kan, berdelapan cewek di sana. Kebetulan Muslim semua, agamanya juga kuat semua. Jadi, nggak ada masalah. Anggap saja lagi pesantren kilat yang dikilatin-kilatin," paparnya.

Sebelumnya, Bupati Rita bakal kembali menjalani sidang lanjutan kasus suap yang menjeratnya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (16/5/2018).

Adapun agenda sidang masih terkait pemeriksaan saksi dari jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepada awak media, Rita mengatakan hanya ada dua oranh saksi yang dihadirkan hari ini.

Ia diduga menerima uang gratifikasi senilai Rp Rp6,97 miliar dari sejumlah proyek di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Politikus Golkar ini juga diduga terlibat dalam kasus suap terkait pemberikan izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT Sawit Golden Prima.

Atas perbuatannya, Rita diduga melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.[jat]

Komentar

Embed Widget
x