Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 23 Mei 2018 | 14:08 WIB
 

Di Balik Lambatnya RUU Anti-Terorisme

Oleh : R Ferdian Andi R | Selasa, 15 Mei 2018 | 17:19 WIB
Di Balik Lambatnya RUU Anti-Terorisme
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Polemik soal RUU Anti Terorisme mencuat ke publik seiring aksi teror yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5/2018) lalu. Bagaimana sebenarnya pembahasan RUU Anti Terorisme itu?

Mulanya Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnavian yang membuka soal RUU Anti Terorisme. Menurut dia,salah satu penyebab kesulitan aparat bergerak karena ketiadaan payung hukum dalam mengusut kasus terorisme.

Tito pun menyoal soal lamanya pembahasan revisi UU Anti Terorisme. Ia pun meminta Perppu Terorisme jika pembahasan masih lama. "Revisi jangan terlalu lama, sudah satu tahun lebih. Undang Undang agar dilakukan cepat revisi, bila perlu Perppu dari Bapak Presiden," ujar Tito, Minggu (13/5/2018) lalu.

Pernyataan Kapolri ini memantik dukungan dari publik soal kebutuhan Perppu Anti Terorisme. Tidak sedikit yang mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Anti Terorisme. Salah satu alasan yang mengemuka karena kondisi yang memaksa. Mantan Rektor UIN Jakara Azyumardi Azra melalui akun twitternya juga mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Anti Terorisme. "Presiden Jokowi agar segera mengeluarkan Perppu Anti-Terorisme karena berlarutnya revisi UU Anti Terorisme di DPR," tulis Azra.

Sementara melalui akun Twitternya, Presiden Jokowi meminta agar DPR bersama kementerian terkait pembahasan revisi UU Anti Terorisme agar mempercepat pembahasan dalam masa sidang DPR yang dimulai pada 18 Mei 2018 mendatang. "Kalau nanti bulan Juni, di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan Perppu," tulis Jokowi.

Pembahasan sebuah UU di DPR harus melibatkan dua lembaga sekaligus yakni DPR dan pemerintah. Konstitusi secara tegas menyebutkan pembahasan dan pengesahan sebuah UU harus melibatkan dua lembaga negara yakni presiden dan DPR.

Sayangnya, persoalan lambatnya pembahasan revisi UU Anti Terorisme ini, kesan yang dimunculkan, disebabkan kinerja DPR. Padahal, lambat atau cepatnya pembahasan suatu UU, tergantung dua lembaga sekaligus yakni DPR dan Presiden.

Dokumen berupa laporan singkat Panja Revisi UU Anti Terorisme pada 7 Februari 2018 lalu secara tegas menyebutkan "Pembahasan RUU Perubahan UU Teroriusme mengalami kendala teknis yaitu penundaan dari pemerintah untuk melakukan rapat pembahasan," demikian dalam dokumen tersebut.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebutkan banyaknya aksi teror yang muncul bukan karena ketiadaan hukum, tetapi karena kegagalan intelejen dalam memetakan jaringan teroris. "Bukan karena UU yang belum selesai. Otaknya dimana? Terorisme ini kejahatan extraordinary yang harus kita hadapi bersama. Bukan karena UU," sebut Fadli.

Kinerja legislasi pemerintahan Joko Widodo selama empat tahun terakhir ini memang payah. Sejumlah rencana pembahasan undang-undang kerap bermasalah imbas kinerja pemerintah dalam pembahasan UU. Kini, polemik soal RUU Anti Terorisme muncul ke publik.

Sebelumnya, Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Berlakohol juga mengeluhkan kinerja pemerintah dalam pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol. Salah satu penyebab molornya pembahasan RUU tersebut lantaran pemerintah kerap meminta penundaan rapat. "Penyebabnya, karena pemerintah berkirim surat ke Pansus untuk tidak bisa menghadiri rapat panitia kerja (Panja)," ujarnya di Jakarta awal pekan ini.

Kondisi ini, lanjut Arwani, seperti menjadi pola di Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol ini. "Rapat Pansus maupun Panja seringnya tidak memenuhi kuorum peserta rapat, entah dari pihak pemerintah yang tidak hadir atau dari fraksi-fraksi di DPR yang tidak hadir," ungkap Arwani.

Polemik UU MD3 beberapa bulan lalu juga dapat menjadi contoh. Presiden Jokowi yang enggan menandatangani UU MD3 sebagai bentuk protes atas sejumlah ketentuan yang terdapat dalam UU tersebut. Padahal, dalam pembahasan UU MD3, wakil pemerintah dipastikan selalu terlibat dalam pembahasan UU.

Komentar

 
Embed Widget

x