Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 21 Mei 2018 | 23:51 WIB
 

Pilgub Malut 2018

Ahmad Mus-Rivai Terancam Diskualifikasi

Oleh : Abdullah Mubarok | Selasa, 15 Mei 2018 | 14:38 WIB
Ahmad Mus-Rivai Terancam Diskualifikasi
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Malut - Pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Pilgub Maluku Utara (Malut) Ahmad Hidayat Mus - Rivai Umar (AHM Rivai) terancam didiskualifikasi. Sebab pasangan yang diusung Partai Golkar dan PPP tertangkap kamera sedang bagi-bagi uang saat kampanye.

Pada sebuah video viral di media sosial, AHM yang sedang melakukan kampanye akbar di Lapangan Perikanan, Kelurahan Bastiong, Ternate Selatan, Malut, Sabtu (12/5/2018), seperti terlihat membagi-bagikan uang (saweran) kepada pendukungnya.

Dugaan saweran tersebut dilakukan saat pendukungnya sedang asyik berjoget ketika diputarkan musik. Dari atas panggung AHM yang mengenakan baju berwarna kuning, kemudian mendekati para pendukungnya dan mengeluarkan uang dari kantong celana jeans sebelah kanannya.

Dalam video tersebut, AHM terlihat mengeluarkan beberapa lembar uang yang langsung diambil para pendukung yang ada didekatnya. Usai saweran, AHM kemudian berjalan ke panggung sebelah kiri dan sempat berpura-pura merogoh kantong celana belakangnya.

Sambil tersenyum, dia pun berpura-pura seperti akan melemparkan uang ke pendukungnya lagi namun tidak ada uang yang diberikan.

Bawaslu Provinsi Malut sendiri sudah mendapatkan informasi itu dan saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait video viral saweran AHM saat kampanye akbar tersebut.

"Kami saat ini sedang melakukan proses penyelidikan video tersebut," kata Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin, Selasa (15/5/2018).

Muksin menambahkan kepada semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Bawaslu menyelidiki dan meneliti video yang sempat viral di media sosial tersebut.

"Jika terbukti, dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon pada dan hukuman penjara yang terdapat di pasal 73 serta 187A UU No 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota," ungkapnya. [rok]

Komentar

 
Embed Widget

x