Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 23 Mei 2018 | 13:55 WIB
 

Ini Dokumen Pemerintah Minta Tunda RUU Terorisme

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Selasa, 15 Mei 2018 | 08:45 WIB
Ini Dokumen Pemerintah Minta Tunda RUU Terorisme
(Foto: ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada DPR dan pemerintah agar segera menyelesaikan revisi Undang-undang Terorisme, karena sudah sejak tahun 2016 diusulkan.

Namun, pernyataan Jokowi tersebut malah membuat netizen kesal karena yang disalahkan adalah pihak dari anggota legislatif. Padahal, yang meminta menunda RUU Terorisme adalah dari pihak pemerintah. Sehingga, diunggah dokumen resminya oleh netizen.

"Ini masih saja ngeyel soal penundaan penuntasan RUU Terorisme itu salah DPR, ya sudah saya share saja dokumen bahwa pihak mana yang meminta penundaan pembahasan, sudah yah," tulis Gilang Mahesa @Gilang_Mahesa di akun twitternya yang dikutip Selasa (15/5/2018).

Dalam dokumen tersebut, tertulis DPR RI Laporan Singkat Rapat Panja RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tahun Sidang 2016-2017, masa persidangan III, rapat ke-7 yang sifatnya tertutup dan jenis rapat panja yang digelar pada Selasa, 7 Februari 2017 diketuai oleh H. R. Muhammad Syafi'i selaku Ketua Pansus RUU Terorisme.

Sementara, isi dalam dokumen tersebut tertera bahwa sepanjang catatan yang dimiliki oleh sekretariat Pansus RUU Perubahan UU Terorisme, pemerintah telah melakukan penundaan dan pembatalan terhadap jadwal yang disusun sehingga pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme tidak berjalan dengan semestinya.

Penundaan dan pembatalan jadwal yang dilakukan pemerintah dilakukan sebanyak 15 kali rapat, yaitu pada tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 Januari 2017 dan tanggal 1, 2, 4, 5, 8 dan 9 Februari 2017.

Akibat penundaan tersebut, panja harus meminta perpanjangan waktu pembahasan lagi dan hal tersebut dianggap menghambat pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme.

Ditandatangani oleh Pimpinan Pansus, Ketua H. R. Muhammad Syafi'i.

Bukan hanya itu, ada juga dokumen dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang meminta penundaan Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tertanggal 9 dan 30 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham.

Akhirnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membaca sekali lagi terkait pembahasan RUU Terorisme ini siapa pihak yang menunda diselesaikannya RUU Terorisme tersebut.

"Pak @jokowi perlu dengar dan baca sekali lagi, pemerintah yang selalu menunda-nunda, bukan @DPR_RI . Info ke Presiden kok salah melulu dari anak buah," tulis Fadli di akun twitternya @fadlizon.

Selain itu, ada juga akun twitter Young Lawyer @dusrimulya yang membuat cerita tentang permintaan Jokowi agar DPR dan kementerian terkait segera menyelesaikan RUU Terorisme. Berikut ceritanya:

: "Hayo kita bahas RUU"

: "Nanti saja"

Kemudian..

: "Hayo kita bahas RUU, dari 3 minggu lalu ditunda mulu"

: "Nanti saja"

Kemudian..
*Bom meledak*

: "Saya gak mau tau, Juni ini harus selesai, kalau tidak saya buat Perppu"

: "Laah, dari kemarin nunda-nunda. Sekarang maksa"

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta ke DPR dan kementerian terkait yang berhubungan dengan revisi UU Tindak Pidana Terorisme gaar segera diselesaikan.

Sebab, kata Jokowi, sudah diajukan pada bulan Februari 2016 yang lalu dan sudah dua tahun. Maka, untuk segera diselesaikan secepat-cepatnya dalam masa sidang berikut 18 Mei yang akan datang.[ris]

Komentar

 
Embed Widget

x