Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 23 Mei 2018 | 23:36 WIB
 

Dakwaan Eks Ketua BPPN Dinilai Prematur

Oleh : Ivan Setyadi | Senin, 14 Mei 2018 | 19:27 WIB
Dakwaan Eks Ketua BPPN Dinilai Prematur
Yusril Ihza Mahendra - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, Yusril Ihza Mahendra menilai dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan dipaksakan alias prematur.

Menurut Yusril, dakwaan tersebut sebenarnya hanya menyalin apa yang tertulis dalam MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement), dimana dalam MSAA tersebut diatur secara detail perjanjian antara kedua belah pihak antara pemerintah dan para debitur BLBI dan kemudian mekanisme penyelesaiannya dan semuanya sudah diatur di sana.

"Oleh karenanya diatur dalam satu perjanjian dan perjanjian itu sampai hari ini masih berlaku dan di dalamnya itu ada klausa-klausa yang menyatakan bahwa apabila para pihak itu tidak puas terhadap apa yang di putuskan, maka mereka dapat mengajukan komplai dan mengajukan gugatan ke pengadilan," ungkap Yusril usai mejalani persidangan pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/05/2018).

Yusril menekankan, jika mengacu kepada isi MSSA tersebut, seharusnya perkara ini tidak cukup bukti untuk bisa menjerat kliennya.

"Sudah 19 tahun lamanya MSAA ini ada dan sudah ditutup dan dianggap sudah selesai semuanya. Tidak pernah ada gugatan dari pihak pemerintah terhadap kasus ini, jadi kasus ini dianggap sudah seleasai dalam perdata," ungkapnya.

Namun, tiba-tiba, KPK menganggap bahwa ada unsur tindak pidana korupsi dan itu didasarkan pada audit BPK yang baru atas perintah KPK sendiri.

"Bahwa kemudian tahun 2017 dilakukan audit lagi, audit invenstigatif atas permintaan KPK dan hasilnya lain itu menjadi tanda tanya juga dari kami. Karena hasil audit BPK yang sudah ada pada tahun 2006 itu dan telah melahirkan pada suatu kebijakan itu tidak bisa dianulir oleh kebijakan BPK yang baru," tegasnya.

Syafruddin dalam dakwaan, selaku Ketua BPPN secara bersama-sama menguntungkan orang lain yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 4,5 Triliun.

Atas perbuatannya itu, Syafruddin didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [ton]

Komentar

 
Embed Widget

x