Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 21 September 2018 | 20:01 WIB

Perppu atau UU Antiterorisme?

Oleh : R Ferdian Andi R | Senin, 14 Mei 2018 | 18:19 WIB

Berita Terkait

Perppu atau UU Antiterorisme?
(Foto: Ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Aksi bom bunuh diri terjadi di Surabaya, Jawa Timur Minggu (13/5/2018) disusul aksi lanjutan pada Senin (14/5/2018) ini. Tidak sedikit yang menyebut, pemicu teror lantaran lambatnya pengesahan UU Terorisme di DPR. Ide Perppu pun muncul.

Aksi teror di Surabaya menimbulkan sisi lain proses bernegara. Persoalan UU Terorisme yang belum mengalami perubahan dinilai menjadi penyebab aksi terorisme muncul di Surabaya. Ketiadaan instrumen bagi aparat penegak hukum menjadi penyebab sulitnya aparat untuk melakukan tindakan pencegahan.

Kapolri Tito Karnavian mengungkapkan pihaknya tidak bisa melakukan tindakan apapun sebelum ada tindakan terorisme terjadi. Menurut dia, Polri hanya diberi kesempatan selama tujuh hari menahan terduga teroris dan mewawancarai mereka untuk kemudian dilepas. "Kita harapkan revisi UU dipercepat. Kita tahu sel mereka tapi enggak bisa menindak kalau mereka tidak melakukan aksi," kata Kapolri Tito Karnavian di Surabaya, akhir pekan kemarin.

Tito meminta agar pembahasan UU Terorisme yang saat ini dibahas di DPR segera disahkan untuk menjadi UU. Mantan Kapolda Metro Jaya ini pun mewacanakan bila perlu Presiden menerbitkan Perppu Terorisme. "Bila perlu, Perppu dari Bapak Presiden," ucap Tito

Sementara Presiden Jokowi melalui akun Twitternya menyebutkan keberadaan UU Terorisme penting bagi aparat sebagai payung hukum untuk melakukan tindakan tegas dalam dalam konteks pencegahan maupun penindakan. "Kalau nanti bulan Juni, di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan Perppu," tulis Jokowi melalui akun resminya.

Merespons reaksi pemerintah terkait keberdaan RUU Terorisme yang saat ini sedang dibahas di DPR, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan DPR menargetkan pengesahan UU Anti Teorisme ini dapat disahkan Mei ini. Catatannya, kata Bamsoet, pemerintah terlebih dahulu satu suara terkait dengan definisi terorisme. "Pemerintah untuk segera satu kata di antara pemerintah sendiri agar RUU tersebut bisa segera dilanjutkan pembahasannya di DPR," sebut Bambang.

Menkopolhukam Wiranto mengungkapkan persoalan krusial belum selesai di internal pemerintah. Menurut dia, persoalan definisi terprisme yang semula belum selesai, kini telah mencapai kesepakatan. "Kedua soal pelibatan TNI, itu sudah selesai juga," sebut Wiranto Menurut dia, keterlibatan TNI dalam memberantas terorisme diatur dalam UU TNI.

Pernyataan Wiranto disampaikan usai melakukan pertemuan dengan sekjen partai politik koalisi. Dalam kesempatan tersebut Wiranto menyebutkan terdapat kesepakatan untyk menyelesaikan pembahasan UU Antiterorisme di DPR. Wiranto juga menegaskan dalam pertemuan tersebut sepakat untuk tidak menggunakan Perppu. "Dalam pertemuan ini sepakat tidak menggunakan Perppu tapi selesaikan (UU Antiterosime) bersama-sama," tandas Wiranto.

Usulan penerbitan Perppu dalam konteks keberadaan aksi terorisme di Surabaya bisa dimaklumi. Hanya saja, usulan yang muncul dari Kapolri itu justru cenderung keluar batas, pasalnya pembahasan revisi RUU Antiterorisme dibahas bersama-sama DPR dan pemerintah. Institusi Polri terlibat juga dalam pembahasan tersebut.

Komentar

x