Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 28 Mei 2018 | 16:25 WIB
 

Tito Sepakat TNI Ikut dalam Penanganan Terorisme

Oleh : Muhamad Yusuf Agam | Senin, 14 Mei 2018 | 15:02 WIB
Tito Sepakat TNI Ikut dalam Penanganan Terorisme
Kapolri Jenderal Tito Karnavian - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Surabaya - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan tak mempermasalahkan jika TNI dilibatkan dalam penangan terorisme. Ia yakni perbantuan TNI akan sangat berarti dalam memberantas terorisme.

"Mengenai masalah perppu ini atau revisi UU, ini sebetulnya sedang menjelang final. Saya paham teman-teman dari DPR, khususnya pansus, sudah bekerja keras, kemudian dari pemerintah juga sudah bekerja keras untuk menyamakan persepsi," kata Tito dalam jumpa pers di Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/5/2018).

Wiranto sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah dan DPR sepakat untuk segera mensahkan revisi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme.

Kemudian, Tito mengaku sudah membicarakan keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Soal kewenangan yang dinilai akan jadi polemik jika TNI dilibatkan, Tito mengaku sudah dibicarakan.

"Kalau mengenai masalah kewenangan TNI dan Polri, tidak dipermasalahkan. Saya dengan Pak Panglima, Pak Marsekal Hadi, kami sudah berbicara. Saya pribadi sebagai Kapolri tidak berkeberatan, setuju, bahkan untuk teman-teman TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme. Ini tolong dicatat itu. Sangat setuju dan itu sudah diakomodir di Pasal 43. Kita sepakat bahwa TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme," jelas Tito.

Terakit poin dalam revisi UU Antiterorisme, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Ia hanya berharap pengesahan UU Antiterorisme segera dilakukan.

"Detailnya, seperti apa langkah-langkahnya ini nanti akan diatur dalam perpres sendiri yang diatur Bapak Presiden. Karena mengacu pada UU TNI memang di situ disebutkan untuk operasi militer selain perang itu atas keputusan politik presiden," ujar Tito.

Sebelumnya, Pemerintah dan DPR sepakat tidak menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Dengan begitu, revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau Antiterorisme secepatnya diselesaikan.

"Sudah kita sepakati, kita selesaikan bersama dalam waktu singkat. Mudah-mudahan bisa diundangkan," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di rumah dinasnya.[jat]

Komentar

 
x