Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 16 Oktober 2018 | 09:58 WIB

Polisi Kirim Berkas Korupsi ADD Druju ke Kejaksaan

Kamis, 10 Mei 2018 | 02:05 WIB

Berita Terkait

Polisi Kirim Berkas Korupsi ADD Druju ke Kejaksaan
(Foto: Beritajatim)

INILAHCOM, Malang - Setelah tiga tahun proses penyidikan berjalan, Unit Tipikor Satreskrim Polres Malang kembali menggeber proses penyidikan kasus dugaan korupai ADD Desa Druju tahun 2013-2014.

Berkas pemeriksaan kasus tersebut kini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang.

Kasatreskrim Polres Malang, AKP Adrian Wimbarda, Rabu (9/5/2018) mengatakan, untuk kasus dugaan korupsi Kades Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, sudah kami limpahkan ke Kejaksaan.

"Berkas sudah kami limpahkan, tinggal menunggu penetapan P21 dari Kejaksaan," kata Adrian.

Pelimpahan berkas perkara untuk kesekian kalinya ini, setelah polisi melengkapi petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menambah pemeriksaan terhadap lima orang saksi. JPU memberi petunjuk penyidik untuk melengkapi pemeriksaan saksi, pada 4 April 2018 lalu. Setelah lima saksi selesai diperiksa, penyidik kembali melimpahkan berkasnya.

"Harapan kami berkas bias segera dinyatakan P21. Jika sudah dinyatakan lengkap dan tidak ada tambahan lagi, maka nanti akan segera kami limpahkan tahap dua," jelasnya.

Sebagai informasi, pada bulan Juni 2015 lalu, warga Desa Druju, melaporkan Kades Mujiono ke Polres Malang. Warga mengadukan dugaan korupsi ADD tahun 2013 dan 2014 yang tidak tepat sasaran. Dari laporan itu, polisi langsung menyelidiki dengan memanggil sejumlah saksi. Termasuk juga memintakan audit ke BPKB Jawa Timur. Hasil audit BPKB, ditemukan kerugian Negara sekitar Rp 200 juta.

Terkait dengan laporannya itu, warga Desa Druju, sebelumnya sudah beberapa kali mendatangi Polres Malang untuk segera menyelesaikan kasusnya. Selain berkirim surat, warga juga sempat menggeruduk Polres Malang untuk menanyakan perkembangannya. Karena setelah dugaan korupsi ADD 2013 dan 2014 selesai, warga akan melaporkan lagi dugaan korupsi ADD tahun 2015, 2016 dan 2017.

Termasuk penyewaan lahan kas desa yang diperuntukkan untuk jalan penambangan batu, yang nilainya sekitar Rp 600 juta. Uang hasil sewa tersebut juga tidak diketahui peruntukkannya. Bahkan, warga juga telah berkirim surat ke Presiden Jokowi, untuk memblokir sementara pencairan ADD 2018 untuk Desa Druju.[beritajatim]

Komentar

Embed Widget
x