Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 15 Agustus 2018 | 18:41 WIB

Berpihak ke Cakada, 2 Stasiun TV Ini Kena Sanksi

Oleh : - | Senin, 7 Mei 2018 | 12:54 WIB
Berpihak ke Cakada, 2 Stasiun TV Ini Kena Sanksi
(Foto: beritajatim)

INILAHCOM, Surabaya - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur memberikan sanksi administratif teguran tertulis kepada KSTV dan Dhoho TV Kediri. Sanksi ini terkait dengan tayangan langsung debat publik pasangan walikota dan wakil walikota Kediri 2018 beberapa waktu lalu.

Sanksi diberikan setelah melalui rapat pleno dengan agenda pengambilan keputusan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh KSTV dan Dhoho TV
Ketua KPID Jawa Timur, A. Afif Amrullah menyatakan sebagai tindak lanjut dari klarifikasi dan kajian yang mendalam.

"Kami melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran siaran Pilkada Kota Kediri, akhirnya kami memberikan sanksi administratif teguran tertulis kedua kepada KSTV dan teguran tertulis pertama kepada Dhoho TV Kediri. Sanksi berdasarkan pada Pasal 51 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta Pasal 75 dan Pasal 79 Ayat (1) Standar Program Siaran (SPS)," ungkap Ketua KPID Jawa Timur, A. Afif Amrullah dalam keterangan tertulis, Senin (7/5/2018).

Dalam P3 dan SPS yang merupakan acuan bagi monitoring siaran televisi dan radio, teguran tertulis pertama dan kedua merupakan salah satu sanksi yang diterapkan bagi pelanggar P3 dan SPS selain beberapa sanksi lainnya.

Termasuk diantaranya penghentian sementara program siaran maupun usulan pencabutan ijin operasional lembaga penyiaran.

Mengenai perbedaan sanksi antara KSTV dan Dhoho TV, Yosua menyatakan KSTV diberikan teguran tertulis kedua karena sebelumnya mereka telah mendapatkan teguran tertulis pertama terkait dengan pelanggaran siaran pemilihan umum kepala daerah. "Sementara Dhoho TV sebelumnya belum pernah." imbuh Yosua.

Untuk pasal yang dilanggar, dengan mengutip surat sanksi yang diberikan kepada kedua televisi swasta di Kota Kediri tersebut, Yosua yang langsung turun ke lapangan untuk melakukan klarifikasi menyatakan bahwa kedua lembaga penyiaran tersebut telah melanggar Pasal 50 Ayat (2) Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Pasal 71 Ayat (2) Standar Program Siaran (SPS) yang mengatur tentang proporsionalitas dalam siaran Pemilu/Pemilukada.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, sanksi administratif ini diberikan sebagai akibat dari permasalahan yang muncul dalam siaran langsung debat publik pasangan walikota dan calon walikota Kediri yang digelar di IKCC Kediri, 23 April lalu.
Dalam debat tersebut sempat terjadi kericuhan karena kedua televisi yang melakukan siaran langsung lebih banyak melakukan pengambilan gambar kepada salah satu pasangan.

"Hasil klarifikasi dan bukti rekaman menunjukkan pengambilan gambar yang lebih dominan terhadap salah satu pasangan yang terletak tepat didepan kamera utama memang dilakukan. Penyebabnya adalah hal yang bersifat tehnis yaitu panggung tempat kamera utama kurang tinggi dan juga kelambanan petugas pengatur tayangan kamera dalam memindahkan tayangan dari beberapa kamera yang tersedia," jelas Yosua.

Agar pelanggaran yang sama tidak terulang lagi, baik kepada KSTV maupun Dhoho TV, Ketua KPID Jatim, Afif kembali mengingatkan agar lembaga penyiaran yang mendapatkan kesempatan melakukan siaran langsung debat pasangan calon kepala daerah agar mempersiapkan diri sebaik mungkin.

"Siapkan diri sebaik mungkin dan tetap taati aturan yang berlaku, niscaya tidak akan terjadi pelanggaran yang menyebabkan kami harus memberikan sanksi," pungkas Afif.[beritajatim]

Komentar

Embed Widget

x