Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 21 Juli 2018 | 07:20 WIB
 

Anggota DPR Kena OTT

KPK Minta Perumusan Anggaran Harus Transparan

Oleh : - | Minggu, 6 Mei 2018 | 01:32 WIB
KPK Minta Perumusan Anggaran Harus Transparan
Ketua KPK Agus Rahardjo - (Foto: inilahcom/Didik Setiawan)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong transparansi dalam perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBN-Perubahan yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif.

"Kejadian ini karena sistem APBN-P kurang transparan, jadi terjadi lobi dan sifatnya tersembunyi, ada pemberian sesuatu kepada yang berkuasa mengurus," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Sabtu (5/5/2018).

Agus mengaku prihatin tertangkapnya Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Demokrat, Amin Santono bersama beberapa orang lainnya yang dijadikan tersangka kasus penerimaan suap terkait penerimaan hadiah atau janji Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan APBN-Perubahan 2018. Sedangkan pemberi suap adalah Ahmad Ghiast.

"Keprihatinan betul terkait APBN kita yang menurut catatan kami punyai Rp2.220 triliun dan transfer ke daerah besar paling tidak catatan kami Rp766,2 triliun," ujarnya.

Padahal, kata Agus, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengkampanyekan e-planning, e-budgeting yang tujuannya sangat baik agar anggaran transparan dan rakyat tahu diskusi legistlatif maupun eksekutif.

Idealnya, lanjut dia, bila semua transparan tidak ada lagi lobi-lobi ke pejabat lagi karena masyarakat di daerah tahu dari awal jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil.

"Mohon maaf ada pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan yang terlibat, harapan kami dengan pengalaman ini pemerintah buat sistem perencanaan anggaran transparan bisa dikontrol, sehingga rakyat bisa tahu pembicaraan antara pihak legislatif dan eksekutif dan bila ada perubahan bisa dikontrol. Mudah-mudahan ini jadi peringatan untuk memperbaiki sistem kita segera," jelas dia.

Anggota Komisi XI DPR Amin Santono diduga menerima Rp400 juta, sedangkan Eka mendapat Rp100 juta yang merupakan bagian 7 persen commitment fee yang dijanjikan dari dua proyek di Kabupaten Sumedang senilai total Rp25 miliar sehingga diduga commitment fee adalah sebesar Rp1,7 miliar.

Uang diberikan Ahmad seorang kontraktor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Amin Santono sebesar Rp400 juta secara tunai pada 4 Mei 2018 sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan, dan Rp100 juta ditransfer kepada Eka Kamaludin.

Diduga, sumber dana dari para kontraktor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan AG diduga sebagai koordinator dan pengepul dana untuk memenuhi permintaan AMS.

Kedua proyek yang dijanjikan adalah proyek di Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumbedang senilai Rp4 miliar dan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.[tar]

Tags

Komentar

x