Find and Follow Us

Selasa, 25 Juni 2019 | 03:21 WIB

Pemerintah Tak Mau Dibilang Kalah Soal UU MD3

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Jumat, 4 Mei 2018 | 17:41 WIB
Pemerintah Tak Mau Dibilang Kalah Soal UU MD3
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan pemerintah tidak kalah dengan DPR sehingga terbit Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

"Bukanlah, mana kalah namanya," kata Yasonna di Kompleks Istana Negara, Jumat (4/5/2018).

Ia menjelaskan dalam diskusi dan pembahasan, pemerintah sudah mengingatkan apabila UU MD3 disahkan pasti akan dilakukan uji materi judicial review oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami saat itu katakan, ini kan pasti diuji. Tapi dia (DPR) bilang begini dan DPR agak keras lah," ujarnya.

Menurut dia, untuk uji materi UU MD3 tentu pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengujinya. Sebab, UU yang digugat bukan yang pertama kali ini saja tapi banyak juga yang dibatalkan UU oleh MK.

"Kita serahkan ke MK. Kan masyarakat sudah jelas membuat pendapatnya. Jadi kita serahkan saja ke MK. Itu kalau nanti kita bilang (berharap dikabulkan), nanti bentrokan lagi kita dengan DPR. Kita serahkan saja ke MK," tandasnya.

Seorang akademisi sekaligus pratisi hukum, Bvitri Susanti menilai terbitnya UU MD3 merupakan bentuk dari kekalahan negosiasi politik pemerintah atas DPR.

Hal tersebut diungkapkan Bvitri saat memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan oleh pemohon uji materi UU MD3 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (3/5/2018). [ton]

Komentar

x